Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) merevisi materi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah adanya insiden yang menyebabkan lima peserta meninggal dunia.
Dalam skema terbaru, peserta yang diproyeksikan menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak lagi dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad), melainkan hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan mengatakan, seluruh materi yang berkaitan dengan penggunaan senjata dan taktik militer telah dihapus dari kurikulum pelatihan.
"Kami sudah merevisi program ini yang semula menjadi komponen cadangan, (menjadi) hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara," kata Donny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Secara mendasar pelatihan bela negara berbeda dengan program Komcad karena hanya berfokus pada pembentukan karakter, disiplin, nasionalisme, dan patriotisme.
"Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait senjata ataupun taktik-taktik militer. Mereka hanya diberi pelajaran nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga," jelasnya.
Selain itu, peserta juga akan dibekali kemampuan kepemimpinan agar mampu mengelola koperasi serta memimpin sumber daya manusia di lingkungan kerjanya.
"Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," ujarnya.
Tak hanya materi yang berubah, durasi pelatihan juga dipangkas. Jika sebelumnya pendidikan Komcad berlangsung selama satu bulan, kini pelatihan bela negara hanya berlangsung selama dua pekan.
Setelah menyelesaikan pelatihan bela negara, peserta SPPI akan mengikuti pendidikan manajerial selama satu bulan dengan materi yang disesuaikan dengan bidang penugasan masing-masing.
Donny menambahkan, modul pelatihan manajerial disusun oleh kementerian teknis. Kementerian Koperasi menyiapkan materi bagi calon pengelola koperasi desa, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun modul untuk peserta yang akan ditempatkan di kampung nelayan.
Meski kurikulum dan durasi pelatihan mengalami perubahan, lokasi penyelenggaraan pendidikan tetap menggunakan 67 satuan pendidikan (Satdik) yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut cuma waktunya saja yang berubah. Nah itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut," demikian Donny.
