Berita

Juru Bicara DPP Partai Gerindra Bahtra Banong (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi II DPR Hormati MK Putuskan Pilkada Langsung

RABU, 01 JULI 2026 | 14:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. 

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menegaskan bahwa pihaknya masih fokus pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Terlebih, Komisi II DPR belum memasuki pembahasan RUU Pilkada. Sehingga, seluruh perhatian diarahkan untuk menuntaskan pembahasan RUU Pemilu sesuai penugasan dari pimpinan DPR.


"Kami ingin menegaskan bahwa tentu kami menghormati dan menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, fokus kami saat ini di DPR, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026, adalah pembahasan RUU Pemilu," kata Bahtra, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. 

Bahtra menjelaskan, pembahasan mengenai RUU Pilkada belum menjadi agenda Komisi II. 

Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh terkait implikasi putusan MK terhadap revisi aturan pilkada.

"Terkait pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai pada tahap tersebut. Jadi, konsentrasi kami, terutama di Komisi II yang ditugasi oleh pimpinan DPR, adalah menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu," ujarnya.

Namun begitu, Bahtra kembali menegaskan bahwa DPR tetap menghormati setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh MK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

"Kami memang belum membahas soal RUU Pilkada. Namun, tentu kami menghormati dan menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana sistem yang berlaku saat ini.

Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam putusannya, MK menolak permohonan uji materi terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan.

Suhartoyo menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini masih mengamanatkan pemilihan secara langsung.

Dalam pertimbangannya, MK juga merujuk pada sejumlah putusan terdahulu terkait mekanisme pilkada langsung, di antaranya Putusan MK Nomor 072/PUU-II/2004 dan 073/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 69 PUU-XXII/2024, serta Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2025.

Sekadar informasi, perkara Nomor 195 PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh empat orang warga negara, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri.

Para pemohon menguji frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Mereka membeberkan bahwa permohonan ini dilatarbelakangi oleh munculnya kembali wacana mekanisme Pilkada lewat DPRD dalam beberapa tahun terakhir.

Para pemohon menilai, frasa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada tersebut merupakan norma yang kabur atau multitafsir. 

Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi.

Menurut mereka, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, hal tersebut berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Para pemohon menegaskan, pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan buah dari reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik pemilihan oleh DPRD di masa lalu, yang dinilai menjauhkan rakyat dari proses politik.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya