Berita

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti. (Foto: RMOL)

Politik

Pelatihan Militer bagi Sipil Mengarah Militerisasi

RABU, 01 JULI 2026 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik semakin banyaknya program pemerintah yang melibatkan latihan dasar militer (latsarmil) bagi kalangan sipil. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan gejala militerisasi yang patut dipertanyakan.

Sorotan itu muncul setelah Kementerian Pertahanan mengonfirmasi lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab kematian masing-masing peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, gangguan pernapasan, infeksi paru, hingga heat stroke.

Bivitri mengatakan, tren pelibatan militer dalam berbagai program sipil semakin meluas. Ia menilai, dari perspektif tata negara, kebijakan tersebut sulit dipahami.


"Bahkan ada rencana Sekolah Rakyat itu juga nanti akan dilatih militer. Ini sudah ramai di media sosial," ujar Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 1 Juli 2026.

Bivitri mengaku telah berdebat dengan salah satu perwakilan badan komunikasi pemerintah yang menjelaskan alasan teknis pelaksanaan program tersebut. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada penjelasan teknis, melainkan pada dasar pemilihan latihan militer sebagai metode pembinaan.

"Tentu saja (tujuan) bisa dijelaskan. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dari awal program latsarmil yang dipilih untuk melatih para calon manajer kopdes," katanya.

Menurut Bivitri, dalih pemerintah bahwa latihan militer diperlukan untuk membentuk disiplin dan menanamkan nasionalisme masih perlu diperdebatkan.

Namun Ia menilai disiplin kerja tidak selalu identik dengan disiplin militer. Banyak profesi lain yang juga menuntut kedisiplinan tinggi tanpa harus melalui pendidikan militer.

Karena itu, Bivitri menilai anggapan bahwa kedisiplinan hanya dapat dibentuk melalui latihan militer merupakan mitos yang harus diluruskan. Bivitri juga menolak pandangan bahwa pendidikan terbaik selalu berasal dari sistem militer.

"Saya nggak setuju. Menurut saya itu mitos yang dibangun oleh orang-orang yang menginginkan militerisasi," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang kritis dan berpengetahuan, bukan sekadar patuh terhadap perintah.

Bivitri juga mengaku memiliki kekhawatiran bahwa perluasan pelatihan militer di berbagai sektor sipil dapat mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih patuh daripada kritis.

"Jadi saya punya kecurigaan, dan kita diskusikan terus, namanya juga skeptisisme, bahwa militer ini salah satunya digunakan untuk melahirkan warga-warga yang patuh," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya