Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti. (Foto: RMOL)
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik semakin banyaknya program pemerintah yang melibatkan latihan dasar militer (latsarmil) bagi kalangan sipil. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan gejala militerisasi yang patut dipertanyakan.
Sorotan itu muncul setelah Kementerian Pertahanan mengonfirmasi lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab kematian masing-masing peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, gangguan pernapasan, infeksi paru, hingga heat stroke.
Bivitri mengatakan, tren pelibatan militer dalam berbagai program sipil semakin meluas. Ia menilai, dari perspektif tata negara, kebijakan tersebut sulit dipahami.
"Bahkan ada rencana Sekolah Rakyat itu juga nanti akan dilatih militer. Ini sudah ramai di media sosial," ujar Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 1 Juli 2026.
Bivitri mengaku telah berdebat dengan salah satu perwakilan badan komunikasi pemerintah yang menjelaskan alasan teknis pelaksanaan program tersebut. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada penjelasan teknis, melainkan pada dasar pemilihan latihan militer sebagai metode pembinaan.
"Tentu saja (tujuan) bisa dijelaskan. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dari awal program latsarmil yang dipilih untuk melatih para calon manajer kopdes," katanya.
Menurut Bivitri, dalih pemerintah bahwa latihan militer diperlukan untuk membentuk disiplin dan menanamkan nasionalisme masih perlu diperdebatkan.
Namun Ia menilai disiplin kerja tidak selalu identik dengan disiplin militer. Banyak profesi lain yang juga menuntut kedisiplinan tinggi tanpa harus melalui pendidikan militer.
Karena itu, Bivitri menilai anggapan bahwa kedisiplinan hanya dapat dibentuk melalui latihan militer merupakan mitos yang harus diluruskan. Bivitri juga menolak pandangan bahwa pendidikan terbaik selalu berasal dari sistem militer.
"Saya nggak setuju. Menurut saya itu mitos yang dibangun oleh orang-orang yang menginginkan militerisasi," ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang kritis dan berpengetahuan, bukan sekadar patuh terhadap perintah.
Bivitri juga mengaku memiliki kekhawatiran bahwa perluasan pelatihan militer di berbagai sektor sipil dapat mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih patuh daripada kritis.
"Jadi saya punya kecurigaan, dan kita diskusikan terus, namanya juga skeptisisme, bahwa militer ini salah satunya digunakan untuk melahirkan warga-warga yang patuh," pungkasnya.
