Berita

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (tengah) menjadi narasumber diskusi publik bertajuk Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Coklat Muda dan Coklat Tua Dilindungi? di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026 (Foto: RMOL/Abdul Rouf)

Hukum

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

RABU, 01 JULI 2026 | 03:00 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berencana melaporkan penyidikan kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. 

Langkah itu ditempuh karena CBA menilai pengusutan perkara masih berhenti pada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama dan belum menyentuh dugaan keterlibatan pihak lain.

Uchok mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Dewas KPK agar lembaga antirasuah memperluas penyidikan, termasuk mengusut dua mantan Dirjen Bea Cukai sebelum Jaka Budi Utama.


“Kenapa KPK tidak membuka penyelidikan terhadap dua Dirjen Bea Cukai sebelum Jaka atau dua tahun ke belakang saja dibuka,” kata Uchok dalam diskusi publik bertajuk Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Coklat Muda dan Coklat Tua Dilindungi? di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026).

Menurut Uchok, penyidikan juga seharusnya tidak berhenti pada pejabat Bea Cukai semata. KPK diminta menelusuri dugaan keterlibatan oknum kepolisian, kejaksaan, BPOM, hingga kementerian yang disebut dalam berbagai keterangan perkara.

“Kalau KPK belum melakukan penyelidikan kepada oknum polisi, jaksa, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tetap kami lakukan,” kata Uchok.

Ia juga meminta KPK segera memanggil sekitar 20 perusahaan forwarder atau pengusaha impor yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Uchok, pemeriksaan terhadap para forwarder penting untuk mengungkap pola dugaan pengondisian impor yang lebih luas.

“KPK harus membuka penyelidikan dan memanggil 20 forwarder atau pengusaha impor ke KPK," kata Uchok.

Ia menduga masih terdapat fakta-fakta penting dalam berkas perkara yang belum diungkap secara utuh kepada publik.

“Di BAP itu ada yang disembunyikan, ada yang dimanipulasi untuk melindungi oknum-oknum tertentu,” pungkas Uchok.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya