Berita

Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Lingkar Nusantara:

Narasi soal Hashim Djojohadikusumo Dikaitkan Isu FolaPlay Berpotensi jadi Fitnah

SELASA, 30 JUNI 2026 | 23:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Farhan Dalimunthe menilai narasi yang mengaitkan Hashim S. Djojohadikusumo dengan dugaan kepemilikan saham di PT Folago Global Nusantara, Tbk (FolaPlay) tanpa dasar bukti yang dapat diverifikasi bisa berpotensi menjadi fitnah.

FolaPlay sendiri merupakan platform penyedia layanan Over-The-Top (OTT) yang ditunjuk sebagai salah satu mitra TVRI dalam menayangkan siaran Piala Dunia 2026.

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai kualitas demokrasi dan ruang publik digital.


"Demokrasi memberikan ruang bagi siapapun untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kritik jangan sampai menjadi tuduhan yang belum dapat dibuktikan," ucap Farhan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Lanjut dia, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara kritik terhadap kebijakan publik dan tuduhan terhadap individu. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi. Sebaliknya, tuduhan mengenai kepemilikan perusahaan atau dugaan konflik kepentingan harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Farhan mengingatkan bahwa dalam praktik komunikasi digital modern, penyebaran disinformasi seringkali dilakukan melalui pola yang sistematis. Narasi dibangun oleh satu atau beberapa akun, kemudian diperkuat oleh akun lain sehingga publik memperoleh kesan bahwa informasi tersebut telah menjadi fakta yang diterima secara luas.

"Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah illusory truth effect, yaitu kebohongan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran. Karena itu, masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap informasi yang beredar," jelas Farhan.

Di akhir keterangannya, Farhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan etika komunikasi, budaya verifikasi, dan penghormatan terhadap fakta.

"Di era demokrasi digital hari ini content creator tidak boleh hanya berorientasi pada viralitas dan ramainya viewers. Demokrasi hanya akan tumbuh sehat apabila informasi disebarkan secara bertanggung jawab, berdasarkan data dan fakta, bukan melalui narasi yang dibangun atas asumsi, apalagi menjadi tempat pembunuhan karakter yang dibungkus sebagai kebebasan berpendapat," tutupnya.

Sebelumnya, perusahaan investasi multisektoral yang didirikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo, Arsari Group, telah memberikan klarifikasi resmi atas narasi yang mengaitkan Hashim dengan kepemilikan FolaPlay.

Dalam pernyataannya, Arsari Group menegaskan bahwa Hashim bukan pemegang saham, pemegang saham pengendali, beneficial owner, pengurus, maupun penasihat FolaPlay. Perusahaan juga membantah tuduhan bahwa penggunaan anggaran negara melalui kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan Hashim secara pribadi.

"Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," tegas VP Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan dikutip Senin, 29 Juni 2026.

Nama Hashim ramai dikaitkan dengan dugaan konflik kepentingan dan menguntungkan diri pribadi atas ditunjuknya FolaPlay sebagai mitra OTT tayangan siaran Piala Dunia 2026. Narasi tersebut muncul di salah satu episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo dan direplikasi oleh berbagai akun media sosial seperti akun TikTok @iamsalimvanjava, serta akun Instagram @kabarbaru.co dan @makasar_iinfo.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya