Berita

Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Lingkar Nusantara:

Narasi soal Hashim Djojohadikusumo Dikaitkan Isu FolaPlay Berpotensi jadi Fitnah

SELASA, 30 JUNI 2026 | 23:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Farhan Dalimunthe menilai narasi yang mengaitkan Hashim S. Djojohadikusumo dengan dugaan kepemilikan saham di PT Folago Global Nusantara, Tbk (FolaPlay) tanpa dasar bukti yang dapat diverifikasi bisa berpotensi menjadi fitnah.

FolaPlay sendiri merupakan platform penyedia layanan Over-The-Top (OTT) yang ditunjuk sebagai salah satu mitra TVRI dalam menayangkan siaran Piala Dunia 2026.

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai kualitas demokrasi dan ruang publik digital.


"Demokrasi memberikan ruang bagi siapapun untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kritik jangan sampai menjadi tuduhan yang belum dapat dibuktikan," ucap Farhan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Lanjut dia, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara kritik terhadap kebijakan publik dan tuduhan terhadap individu. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi. Sebaliknya, tuduhan mengenai kepemilikan perusahaan atau dugaan konflik kepentingan harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Farhan mengingatkan bahwa dalam praktik komunikasi digital modern, penyebaran disinformasi seringkali dilakukan melalui pola yang sistematis. Narasi dibangun oleh satu atau beberapa akun, kemudian diperkuat oleh akun lain sehingga publik memperoleh kesan bahwa informasi tersebut telah menjadi fakta yang diterima secara luas.

"Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah illusory truth effect, yaitu kebohongan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran. Karena itu, masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap informasi yang beredar," jelas Farhan.

Di akhir keterangannya, Farhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan etika komunikasi, budaya verifikasi, dan penghormatan terhadap fakta.

"Di era demokrasi digital hari ini content creator tidak boleh hanya berorientasi pada viralitas dan ramainya viewers. Demokrasi hanya akan tumbuh sehat apabila informasi disebarkan secara bertanggung jawab, berdasarkan data dan fakta, bukan melalui narasi yang dibangun atas asumsi, apalagi menjadi tempat pembunuhan karakter yang dibungkus sebagai kebebasan berpendapat," tutupnya.

Sebelumnya, perusahaan investasi multisektoral yang didirikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo, Arsari Group, telah memberikan klarifikasi resmi atas narasi yang mengaitkan Hashim dengan kepemilikan FolaPlay.

Dalam pernyataannya, Arsari Group menegaskan bahwa Hashim bukan pemegang saham, pemegang saham pengendali, beneficial owner, pengurus, maupun penasihat FolaPlay. Perusahaan juga membantah tuduhan bahwa penggunaan anggaran negara melalui kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan Hashim secara pribadi.

"Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," tegas VP Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan dikutip Senin, 29 Juni 2026.

Nama Hashim ramai dikaitkan dengan dugaan konflik kepentingan dan menguntungkan diri pribadi atas ditunjuknya FolaPlay sebagai mitra OTT tayangan siaran Piala Dunia 2026. Narasi tersebut muncul di salah satu episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo dan direplikasi oleh berbagai akun media sosial seperti akun TikTok @iamsalimvanjava, serta akun Instagram @kabarbaru.co dan @makasar_iinfo.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya