Berita

Ilustrasi media sosial. (Foto: artificial intelligence)

Publika

Gemar Bertengkar, Bukan Berdebat?

SELASA, 30 JUNI 2026 | 21:51 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

GADUH! Lini masa gawai sering dimulai dengan kegaduhan beragam. Dari perdebatan politik berujung makian, perseteruan influencer berbuntut klarifikasi, hingga kolom komentar berita dipenuhi saling lempar tuduhan.

Internet dan media sosial, yang digadang-gadang menjadi ruang publik inklusif dan mencerahkan, justru terasa seperti ring tinju tanpa wasit.

Kita dikelilingi informasi melimpah, namun ruang diskusi justru mengalami pendangkalan akut. Netizen mudah tersulut amarah, gemar menghakimi, dan sulit diajak berpikir jernih. Tidak bisa hanya menyalahkan teknologi.


Kitab klasik; seni retorika Aristoteles, strategi debat praktis Jay Heinrichs, dan anatomi rekayasa opini Edward Bernays menjadi pemandu.

Keriuhan ruang siber, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari desain komunikasi yang sengaja dieksploitasi.

Terjebak dalam Labirin

Perdebatan di media sosial, hampir selalu buntu tanpa solusi. Jay Heinrichs, dalam bukunya Thank You for Arguing (2017), memberikan jawaban menarik. Dimana memisahkan secara tegas dua konsep yang sering bercampur aduk: bertengkar (fighting) dan berdebat (arguing).

Prinsipnya, bertengkar (fighting), berorientasi ego, agresi, dan keinginan mutlak menjatuhkan lawan. Tujuannya, menang dengan cara memojokan pihak lain. Sedangkan berdebat (arguing), keterampilan persuasif berfokus pencarian solusi, mengubah cara pandang mencapai kesepakatan.

Celakanya, arsitektur media sosial dirancang untuk memfasilitasi pertengkaran, bukan perdebatan. Hal ini terjadi karena komunikasi, dikunci pada dimensi waktu yang salah.

Menurut Heinrichs, argumen yang sehat harus bergerak maju ke masa depan (future tense), membahas tentang pilihan dan solusi. Tetapi, netizen justru gemar menetap di dua dimensi waktu lainnya.

Labirin perangkap masa lalu (past tense): dengan konsentrasi pencarian kesalahan, membongkar dosa lama, dan menghukum. Sekaligus terjebak di masa kini (present tense): bertumpu pada nilai, moralitas absolut, dan segregasi identitas kelompok.

Ketika ruang publik digital, dipaksa berdiskusi hanya di ranah masa lalu dan masa kini, yang lahir bukanlah solusi, melainkan tribalisme, pengotakan masyarakat ke dalam perkubuan yang saling bermusuhan tanpa ujung.

Kudeta Emosi atas Logika

Jauh sebelum algoritma internet diciptakan, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, sudah merumuskan bahwa komunikasi persuasif yang ideal, harus ditopang tiga pilar utama seimbang: Ethos -kredibilitas karakter, Pathos -sentuhan emosi, dan Logos -argumen logis.

Di ruang siber, kita sedang menyaksikan terjadinya kudeta total Pathos terhadap Logos.

Algoritma media sosial, bekerja berdasarkan prinsip engagement-maximizing memprioritaskan yang paling banyak memicu reaksi (Sunstein, 2018). Dalam psikologi, tidak ada yang mendorong reaksi lebih cepat daripada emosi ekstrem: ketakutan, kemarahan, rasa terancam, dan kebencian.

Argumen yang berbasis data, bernalar runtut, dan objektif (logos) membutuhkan waktu lama untuk dicerna bahkan dianggap membosankan. Sebaliknya, narasi provokatif, bombastis, dan menyentuh emosi (pathos) akan langsung viral dalam hitungan detik.

Bagaimana ethos? Kredibilitas di dunia digital, tidak lagi diukur dari rekam jejak keahlian atau integritas moral, melainkan dari metrik artifisial: jumlah pengikut (followers), tanda centang biru, dan popularitas. Terbukti, influencer justru lebih dipercaya daripada pakar di bidangnya, hanya karena memiliki panggung digital yang lebih megah.

Dirigen Tak Terlihat

Apakah kekacauan emosional dan polarisasi digital, terjadi secara alami? perlu menengok pemikiran Edward Bernays, pelopor industri hubungan masyarakat modern. Dalam karya provokatif, Propaganda, Bernays (1928) menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, pikiran, selera, dan opini massa sebenarnya terus dibentuk dan dikendalikan segelintir elite di balik layar, yang disebut sebagai invisible government pemerintahan tak terlihat.

Dalam konteks modern, invisible government menjelma berbentuk industri propaganda komputasional (computational propaganda): jaringan agensi digital, pendengung (buzzers), akun bot, hingga konsultan politik yang merancang operasi informasi (Woolley & Howard, 2019).

Mereka memahami teori psikologi massa, tahu kapan harus menyuntikkan narasi ketakutan, serta waktu mengalihkan isu publik dengan menciptakan drama baru, serta bagaimana cara memecah belah perhatian publik melalui teknik rekayasa konsensus the engineering of consent.

Lantas, bagaimana agar tidak menjadi bahan bakar bagi mesin propaganda dan algoritma? Sekurangnya (i) ubah arah kompas waktu komunikasi,  bergerak menuju masa depan (future tense). Selanjutnya, (ii) lakukan diet emosi dan tuntut logik, saat emosi tersulut, pathos kita sedang dimanipulasi, jeda sejenak, periksa data dalam aspek logos.

Lalu, (iii) bangun literasi retorika publik, kemampuan berpikir kritis menjadi alat pertahanan diri yang esensial.

Ruang publik digital adalah cerminan dari nurani kolektif. Dengan menolak menjadi bagian dari kegaduhan irasional, kita sedang merebut kembali akal sehat dan hak demokratis sesungguhnya, dari kendali para dirigen tak terlihat di balik layar gawai. Pahamilah!

Penulis Sedang Menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya