Berita

Ilustrasi media sosial. (Foto: artificial intelligence)

Publika

Gemar Bertengkar, Bukan Berdebat?

SELASA, 30 JUNI 2026 | 21:51 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

GADUH! Lini masa gawai sering dimulai dengan kegaduhan beragam. Dari perdebatan politik berujung makian, perseteruan influencer berbuntut klarifikasi, hingga kolom komentar berita dipenuhi saling lempar tuduhan.

Internet dan media sosial, yang digadang-gadang menjadi ruang publik inklusif dan mencerahkan, justru terasa seperti ring tinju tanpa wasit.

Kita dikelilingi informasi melimpah, namun ruang diskusi justru mengalami pendangkalan akut. Netizen mudah tersulut amarah, gemar menghakimi, dan sulit diajak berpikir jernih. Tidak bisa hanya menyalahkan teknologi.


Kitab klasik; seni retorika Aristoteles, strategi debat praktis Jay Heinrichs, dan anatomi rekayasa opini Edward Bernays menjadi pemandu.

Keriuhan ruang siber, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari desain komunikasi yang sengaja dieksploitasi.

Terjebak dalam Labirin

Perdebatan di media sosial, hampir selalu buntu tanpa solusi. Jay Heinrichs, dalam bukunya Thank You for Arguing (2017), memberikan jawaban menarik. Dimana memisahkan secara tegas dua konsep yang sering bercampur aduk: bertengkar (fighting) dan berdebat (arguing).

Prinsipnya, bertengkar (fighting), berorientasi ego, agresi, dan keinginan mutlak menjatuhkan lawan. Tujuannya, menang dengan cara memojokan pihak lain. Sedangkan berdebat (arguing), keterampilan persuasif berfokus pencarian solusi, mengubah cara pandang mencapai kesepakatan.

Celakanya, arsitektur media sosial dirancang untuk memfasilitasi pertengkaran, bukan perdebatan. Hal ini terjadi karena komunikasi, dikunci pada dimensi waktu yang salah.

Menurut Heinrichs, argumen yang sehat harus bergerak maju ke masa depan (future tense), membahas tentang pilihan dan solusi. Tetapi, netizen justru gemar menetap di dua dimensi waktu lainnya.

Labirin perangkap masa lalu (past tense): dengan konsentrasi pencarian kesalahan, membongkar dosa lama, dan menghukum. Sekaligus terjebak di masa kini (present tense): bertumpu pada nilai, moralitas absolut, dan segregasi identitas kelompok.

Ketika ruang publik digital, dipaksa berdiskusi hanya di ranah masa lalu dan masa kini, yang lahir bukanlah solusi, melainkan tribalisme, pengotakan masyarakat ke dalam perkubuan yang saling bermusuhan tanpa ujung.

Kudeta Emosi atas Logika

Jauh sebelum algoritma internet diciptakan, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, sudah merumuskan bahwa komunikasi persuasif yang ideal, harus ditopang tiga pilar utama seimbang: Ethos -kredibilitas karakter, Pathos -sentuhan emosi, dan Logos -argumen logis.

Di ruang siber, kita sedang menyaksikan terjadinya kudeta total Pathos terhadap Logos.

Algoritma media sosial, bekerja berdasarkan prinsip engagement-maximizing memprioritaskan yang paling banyak memicu reaksi (Sunstein, 2018). Dalam psikologi, tidak ada yang mendorong reaksi lebih cepat daripada emosi ekstrem: ketakutan, kemarahan, rasa terancam, dan kebencian.

Argumen yang berbasis data, bernalar runtut, dan objektif (logos) membutuhkan waktu lama untuk dicerna bahkan dianggap membosankan. Sebaliknya, narasi provokatif, bombastis, dan menyentuh emosi (pathos) akan langsung viral dalam hitungan detik.

Bagaimana ethos? Kredibilitas di dunia digital, tidak lagi diukur dari rekam jejak keahlian atau integritas moral, melainkan dari metrik artifisial: jumlah pengikut (followers), tanda centang biru, dan popularitas. Terbukti, influencer justru lebih dipercaya daripada pakar di bidangnya, hanya karena memiliki panggung digital yang lebih megah.

Dirigen Tak Terlihat

Apakah kekacauan emosional dan polarisasi digital, terjadi secara alami? perlu menengok pemikiran Edward Bernays, pelopor industri hubungan masyarakat modern. Dalam karya provokatif, Propaganda, Bernays (1928) menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, pikiran, selera, dan opini massa sebenarnya terus dibentuk dan dikendalikan segelintir elite di balik layar, yang disebut sebagai invisible government pemerintahan tak terlihat.

Dalam konteks modern, invisible government menjelma berbentuk industri propaganda komputasional (computational propaganda): jaringan agensi digital, pendengung (buzzers), akun bot, hingga konsultan politik yang merancang operasi informasi (Woolley & Howard, 2019).

Mereka memahami teori psikologi massa, tahu kapan harus menyuntikkan narasi ketakutan, serta waktu mengalihkan isu publik dengan menciptakan drama baru, serta bagaimana cara memecah belah perhatian publik melalui teknik rekayasa konsensus the engineering of consent.

Lantas, bagaimana agar tidak menjadi bahan bakar bagi mesin propaganda dan algoritma? Sekurangnya (i) ubah arah kompas waktu komunikasi,  bergerak menuju masa depan (future tense). Selanjutnya, (ii) lakukan diet emosi dan tuntut logik, saat emosi tersulut, pathos kita sedang dimanipulasi, jeda sejenak, periksa data dalam aspek logos.

Lalu, (iii) bangun literasi retorika publik, kemampuan berpikir kritis menjadi alat pertahanan diri yang esensial.

Ruang publik digital adalah cerminan dari nurani kolektif. Dengan menolak menjadi bagian dari kegaduhan irasional, kita sedang merebut kembali akal sehat dan hak demokratis sesungguhnya, dari kendali para dirigen tak terlihat di balik layar gawai. Pahamilah!

Penulis Sedang Menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya