Hakim Terbelah, Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, divonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. 

Putusan dibacakan ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

Putusan tersebut diambil melalui mekanisme suara terbanyak (mayoritas) setelah satu orang hakim anggota menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Dalam pendapat berbeda itu, hakim menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan karena unsur pidana dinilai tidak terbukti.

"Tidak cukup alat bukti, antara konflik kepentingan dan kejahatan korporasi," demikian pertimbangan hakim yang menyampaikan dissenting opinion.

Namun, empat hakim lainnya memiliki pendapat berbeda sehingga majelis menjatuhkan putusan berdasarkan suara mayoritas.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Nadiem bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Hakim menyatakan apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka sisa uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Majelis hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Nadiem tetap berada dalam tahanan.

Dalam putusannya, majelis turut menetapkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara.