Satu Anggota DKPP RI Terkonfirmasi Terseret Kasus Helikopter KPU RI

Kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait penggunaan helikopter oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mengungkap keterlibatan seorang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan KEPP perkara Nomor 10-PKE-DKPP/VI/2026 yang digelar di Ruang Sidang DKPP RI, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. 

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DKPP RI Heddy Lugito selaku Ketua Majelis Pemeriksa, Teradu II yang juga Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dimintai penjelasan mengenai siapa saja penumpang helikopter tersebut.

"Jadi tolong saya ingin mendapat penjelasan biar semuanya terang benderang. Siapa saja penumpang di situ? Silakan Teradu II. Karena Saudara pada waktu itu ikut serta, kayaknya lebih banyak lagi. Silakan," tanya Heddy.

Menjawab pertanyaan tersebut, Abdullah mengaku menggunakan helikopter untuk menghadiri pelantikan lebih dari seribu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan titik keberangkatan dari Hotel Aryaduta Bandung.

"Saya naik itu dari Bandung, dari (Hotel) Aryaduta ke Cidaun. Pada saat itu ada saya, Pak Pimpinan (Anggota KPU RI Parsadaan Harahap selaku Teradu I), kemudian Pak Tio (Anggota DKPP RI Tio Aliansyah), dan Benu," ujarnya.

Abdullah juga menyatakan, usai menghadiri pelantikan, dirinya bersama Parsadaan Harahap, Tio Aliansyah, serta Benu yang merupakan sekretaris pribadi Parsadaan, kembali menggunakan helikopter menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

 "Kemudian setelah acara, saya ikut, saya ke Halim," tuturnya.

Sementara itu, dalam persidangan, Parsadaan Harahap menjelaskan dirinya diundang bersama Anggota DKPP RI Tio Aliansyah untuk memberikan pembekalan kepada para anggota KPPS yang dilantik di Cidaun.

"Jadi saya kira ini sangat penting dan strategis untuk bisa saya hadiri, apalagi waktu itu juga didampingi oleh Anggota DKPP untuk penguatan etiknya," kata Parsadaan di hadapan Majelis Pemeriksa yang terdiri atas Heddy Lugito, J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.