Berita

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PDIP Singgung Kondusivitas Politik saat Ditanya Safari Jokowi

SELASA, 30 JUNI 2026 | 12:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bijak mempertimbangkan safari politiknya agar situasi politik nasional tetap kondusif. Sebab, situasi politik global masih tak menentu. 

Ketua DPR RI sekaligus  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk kegiatan yang bersifat politik. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak memicu situasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.


"Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. 

Puan mengajak seluruh pihak menjaga suasana politik tetap sejuk di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Artinya jangan kemudian, ya, tetap adem aja," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politiknya dari Lampung dengan menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi juga mengajak kader PSI mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

Safari politik tersebut memunculkan beragam respons dari partai politik, termasuk terkait arah konstelasi politik menuju Pemilu 2029.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya