Berita

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PDIP Singgung Kondusivitas Politik saat Ditanya Safari Jokowi

SELASA, 30 JUNI 2026 | 12:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bijak mempertimbangkan safari politiknya agar situasi politik nasional tetap kondusif. Sebab, situasi politik global masih tak menentu. 

Ketua DPR RI sekaligus  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk kegiatan yang bersifat politik. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak memicu situasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.


"Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. 

Puan mengajak seluruh pihak menjaga suasana politik tetap sejuk di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Artinya jangan kemudian, ya, tetap adem aja," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politiknya dari Lampung dengan menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi juga mengajak kader PSI mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

Safari politik tersebut memunculkan beragam respons dari partai politik, termasuk terkait arah konstelasi politik menuju Pemilu 2029.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya