Berita

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PDIP Singgung Kondusivitas Politik saat Ditanya Safari Jokowi

SELASA, 30 JUNI 2026 | 12:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bijak mempertimbangkan safari politiknya agar situasi politik nasional tetap kondusif. Sebab, situasi politik global masih tak menentu. 

Ketua DPR RI sekaligus  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk kegiatan yang bersifat politik. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak memicu situasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.


"Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. 

Puan mengajak seluruh pihak menjaga suasana politik tetap sejuk di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Artinya jangan kemudian, ya, tetap adem aja," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politiknya dari Lampung dengan menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi juga mengajak kader PSI mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

Safari politik tersebut memunculkan beragam respons dari partai politik, termasuk terkait arah konstelasi politik menuju Pemilu 2029.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya