Akademisi NU: Negara Kehabisan Narasi Akuntabilitas

Sejumlah pernyataan pejabat publik belakangan ini dinilai mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan, yakni lemahnya disiplin komunikasi publik serta munculnya persepsi menurunnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menilai negara modern tidak hanya dituntut menjalankan berbagai program, tetapi juga menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, skema pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan setiap program kepada masyarakat. Menurutnya, pernyataan pejabat yang membuka ruang tafsir luas berpotensi menggerus kepercayaan publik.

"Setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 'pokoknya ada' pada festival rakyat di Monas dan 'Presiden pakai dana pribadi' pada kunjungan ke luar negeri, sekarang Ketua DPD RI meminta masyarakat menyumbang dana untuk program MBG dengan alasan anggarannya menipis. Ini ironi yang dipertontonkan eksekutif dan DPD RI dalam mengelola keuangan negara," tegas Aras kepada wartawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Aras menjelaskan, pelibatan masyarakat melalui semangat gotong royong pada dasarnya merupakan nilai yang hidup dalam tradisi Indonesia. Namun, ketika gagasan tersebut dikaitkan dengan pembiayaan program strategis nasional yang telah menjadi bagian dari agenda pemerintah dan dibiayai melalui APBN, komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara melepaskan tanggung jawab fiskalnya.

"Untuk apa narik pajak rakyat, kalau ujungnya minta nalangin lagi oleh rakyat. Baik eksekutif maupun legislatif terlalu membebani rakyat. Lupa tugasnya, untuk memastikan dan mensejahterakan rakyat," kata Aras.

Lebih lanjut, Aras menilai pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat transparansi anggaran melalui publikasi data yang mudah dipahami, proyeksi kebutuhan pendanaan yang realistis, serta penyampaian informasi yang konsisten antarpenjabat.

Menurutnya, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui besarnya program yang dijalankan, tetapi juga melalui kemampuan negara menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar anggaran yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.

"Ketika komunikasi publik tidak presisi dan akuntabilitas fiskal dipersepsikan lemah, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat, tetapi legitimasi institusi negara," demikian Aras.