Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Purbaya Kaji Ulang Pajak Pencairan JHT Demi Jaga Asas Keadilan

SELASA, 30 JUNI 2026 | 09:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). 

Langkah ini diambil semata-mata untuk memastikan aturan yang berjalan benar-benar mencerminkan asas keadilan bagi seluruh peserta.

Saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada keputusan final terkait perombakan aturan pajak tersebut. Pemerintah berencana untuk mendalami regulasi eksisting terlebih dahulu, sekaligus menjadikannya bahan komparasi dengan standar internasional.


“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya, dikutip Selasa 30 Juni 2026.

Lebih lanjut, Purbaya membuka peluang adanya penyesuaian terkait skema perlakuan pajak JHT. Meski begitu, arah kebijakan baru nanti akan tetap bermuara pada satu prinsip utama: menjamin fairness atau keadilan untuk seluruh peserta tanpa terkecuali.

Evaluasi menyeluruh ini, menurut Menkeu, sangat krusial agar beban pajak tidak hanya menimpa kelompok masyarakat tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga ingin mencegah terjadinya ironi di mana insentif atau perlakuan khusus malah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

Fokus penelusuran pemerintah nantinya akan menyasar pada profil peserta yang melakukan pencairan dana JHT di atas nominal Rp50 juta. Pemetaan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar proporsi kelompok tersebut, sekaligus menilai apakah kebijakan pajak yang berlaku sekarang sudah benar-benar tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya