Berita

Ekonom Amerika Serikat (AS) Steve Hanke soroti pelemahan Rupiah saat ini (Ungahan akun X @steve_hanke)

Bisnis

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

SELASA, 30 JUNI 2026 | 08:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari seperempat abad setelah krisis moneter mengguncang Indonesia, perdebatan mengenai jalan yang seharusnya ditempuh untuk menyelamatkan Rupiah kembali mencuat. 

Kali ini, ekonom Amerika Serikat (AS) Steve Hanke menghidupkan kembali polemik tersebut dengan mengaitkan kondisi Rupiah saat ini dengan keputusan yang diambil pada 1998.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Hanke mengeklaim bahwa Rupiah tidak akan menghadapi persoalan seperti sekarang apabila Dana Moneter Internasional (IMF) tidak menggagalkan rencana penerapan currency board yang menurutnya akan dijalankan bersama Presiden Soeharto.


"Jika IMF tidak menggagalkan rencana penerapan currency board yang akan dipasang oleh Presiden Soeharto dan saya pada 1998, Rupiah tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang," tulis Hanke dalam unggahannya yang dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Ia bahkan meyakini Rupiah akan memiliki kekuatan yang setara dengan Dolar AS. 

"Rupiah akan sama kuatnya dengan Dolar AS. Mata uang itu akan menjadi tiruan (clone) dari dolar AS," lanjutnya

Pernyataan tersebut merujuk pada rencana penerapan currency board yang sempat dipertimbangkan pemerintah Indonesia di tengah krisis moneter 1998. Saat itu, nilai tukar Rupiah terpuruk, sektor perbankan mengalami guncangan hebat, dan kepercayaan investor merosot tajam. Hanke merupakan salah satu ekonom yang mendorong Presiden Soeharto untuk mengadopsi sistem tersebut.

Currency board adalah sistem moneter yang mematok nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, seperti Dolar AS. Dalam skema ini, setiap Rupiah yang beredar harus didukung oleh cadangan devisa sehingga bank sentral memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjalankan kebijakan moneter.

Namun, rencana itu tidak pernah diwujudkan. IMF menolak usulan tersebut karena menilai kondisi ekonomi Indonesia saat itu belum cukup kuat untuk menerapkannya. 

Lembaga tersebut berpendapat bahwa krisis yang dihadapi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh anjloknya nilai tukar Rupiah, tetapi juga dipicu oleh lemahnya sektor perbankan, tingginya utang swasta, dan ketidakpastian politik.

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memilih melanjutkan program pemulihan ekonomi bersama IMF dan tidak menerapkan sistem currency board.

Klaim Steve Hanke bahwa Rupiah akan "sebaik dolar AS" merupakan pandangan pribadinya yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. 

Sebagian pihak menilai currency board berpotensi menciptakan stabilitas nilai tukar, sementara yang lain berpendapat kebijakan tersebut justru berisiko jika diterapkan di tengah fondasi ekonomi yang masih rapuh seperti kondisi Indonesia pada 1998.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya