Berita

Ekonom Amerika Serikat (AS) Steve Hanke soroti pelemahan Rupiah saat ini (Ungahan akun X @steve_hanke)

Bisnis

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

SELASA, 30 JUNI 2026 | 08:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari seperempat abad setelah krisis moneter mengguncang Indonesia, perdebatan mengenai jalan yang seharusnya ditempuh untuk menyelamatkan Rupiah kembali mencuat. 

Kali ini, ekonom Amerika Serikat (AS) Steve Hanke menghidupkan kembali polemik tersebut dengan mengaitkan kondisi Rupiah saat ini dengan keputusan yang diambil pada 1998.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Hanke mengeklaim bahwa Rupiah tidak akan menghadapi persoalan seperti sekarang apabila Dana Moneter Internasional (IMF) tidak menggagalkan rencana penerapan currency board yang menurutnya akan dijalankan bersama Presiden Soeharto.


"Jika IMF tidak menggagalkan rencana penerapan currency board yang akan dipasang oleh Presiden Soeharto dan saya pada 1998, Rupiah tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang," tulis Hanke dalam unggahannya yang dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Ia bahkan meyakini Rupiah akan memiliki kekuatan yang setara dengan Dolar AS. 

"Rupiah akan sama kuatnya dengan Dolar AS. Mata uang itu akan menjadi tiruan (clone) dari dolar AS," lanjutnya

Pernyataan tersebut merujuk pada rencana penerapan currency board yang sempat dipertimbangkan pemerintah Indonesia di tengah krisis moneter 1998. Saat itu, nilai tukar Rupiah terpuruk, sektor perbankan mengalami guncangan hebat, dan kepercayaan investor merosot tajam. Hanke merupakan salah satu ekonom yang mendorong Presiden Soeharto untuk mengadopsi sistem tersebut.

Currency board adalah sistem moneter yang mematok nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, seperti Dolar AS. Dalam skema ini, setiap Rupiah yang beredar harus didukung oleh cadangan devisa sehingga bank sentral memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjalankan kebijakan moneter.

Namun, rencana itu tidak pernah diwujudkan. IMF menolak usulan tersebut karena menilai kondisi ekonomi Indonesia saat itu belum cukup kuat untuk menerapkannya. 

Lembaga tersebut berpendapat bahwa krisis yang dihadapi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh anjloknya nilai tukar Rupiah, tetapi juga dipicu oleh lemahnya sektor perbankan, tingginya utang swasta, dan ketidakpastian politik.

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memilih melanjutkan program pemulihan ekonomi bersama IMF dan tidak menerapkan sistem currency board.

Klaim Steve Hanke bahwa Rupiah akan "sebaik dolar AS" merupakan pandangan pribadinya yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. 

Sebagian pihak menilai currency board berpotensi menciptakan stabilitas nilai tukar, sementara yang lain berpendapat kebijakan tersebut justru berisiko jika diterapkan di tengah fondasi ekonomi yang masih rapuh seperti kondisi Indonesia pada 1998.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya