Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengganti lambang partainya dari bunga mawar menjadi gajah berkepala merah. (Foto: Istimewa)
DALAM sejarah Nusantara, gajah kerap hadir sebagai simbol kebesaran, kekuatan, kewibawaan, dan kemegahan sebuah kekuasaan.
Tidak sedikit kerajaan maupun tokoh besar yang menjadikan gajah sebagai bagian penting dari simbol politik dan legitimasi kekuasaan mereka.
Menariknya, sejumlah kekuatan besar yang identik dengan simbol gajah memang pernah mencapai puncak kejayaan, tetapi pada akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan.
Dari sini muncul sebuah refleksi historis bahwa simbol gajah tidak hanya melambangkan kejayaan, tetapi juga mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat abadi.
Salah satu contoh paling jelas dapat ditemukan pada Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, gajah menjadi simbol kebesaran negara sekaligus instrumen penting dalam kekuatan militer Aceh.
Pada periode ini, Aceh tampil sebagai salah satu kekuatan politik dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas, baik di kawasan Selat Malaka maupun dalam hubungan diplomatik internasional.
Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Konflik internal di lingkungan istana, persaingan antarelite, perubahan geopolitik kawasan, serta penetrasi kolonialisme Eropa secara perlahan melemahkan posisi Aceh hingga kehilangan supremasinya.
Pola serupa juga dapat ditemukan dalam sejarah Majapahit. Nama Mahapatih Gajah Mada tidak hanya melekat sebagai tokoh sentral, tetapi juga menjadi simbol ekspansi dan kejayaan imperium terbesar dalam sejarah Nusantara.
Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kekuasaan politiknya. Akan tetapi, setelah era tersebut berlalu, kerajaan mulai menghadapi berbagai persoalan internal.
Perang suksesi, konflik antarelite, melemahnya otoritas pusat, serta perubahan jaringan perdagangan regional secara bertahap membawa Majapahit menuju masa kemunduran hingga akhirnya runtuh.
Fenomena yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada masa pemerintahan Raja Airlangga.
Dalam berbagai prasasti dan representasi kekuasaan, simbol gajah memiliki posisi penting dalam legitimasi politik kerajaan.
Airlangga berhasil memulihkan stabilitas politik di Jawa Timur setelah periode kekacauan dan berhasil membangun kembali kekuatan kerajaan.
Namun, menjelang akhir pemerintahannya, kerajaan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Janggala dan Panjalu.
Pembagian tersebut memunculkan fragmentasi politik yang mengakhiri era kekuasaan yang terpusat dan mengubah peta politik di Jawa.
Apabila dicermati secara lebih mendalam, ketiga contoh tersebut memperlihatkan pola sejarah yang relatif serupa.
Simbol gajah sering kali hadir pada masa puncak kejayaan sebuah kekuasaan. Akan tetapi, kejayaan itu pada akhirnya dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari konflik internal, perebutan kekuasaan, fragmentasi politik, hingga perubahan geopolitik dan ekonomi yang tidak dapat dihindari.
Karena itu, akan terlalu sederhana jika simbol gajah hanya dimaknai sebagai lambang kebesaran semata.
Dalam perspektif sejarah, simbol gajah juga dapat dipahami sebagai pengingat bahwa setiap kejayaan memiliki siklusnya sendiri.
Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa sebesar apa pun sebuah kekuasaan, pada akhirnya tetap akan menghadapi fase kemunduran.
Di balik kemegahan simbol gajah, tersimpan pelajaran penting bahwa tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan selamanya.
*Direktur Jakarta Institute