Berita

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengganti lambang partainya dari bunga mawar menjadi gajah berkepala merah. (Foto: Istimewa)

Publika

Simbol Gajah Pertanda Kekuasaan Tidak Abadi

SELASA, 30 JUNI 2026 | 02:07 WIB | OLEH: AGUNG NUGROHO*

DALAM sejarah Nusantara, gajah kerap hadir sebagai simbol kebesaran, kekuatan, kewibawaan, dan kemegahan sebuah kekuasaan. 

Tidak sedikit kerajaan maupun tokoh besar yang menjadikan gajah sebagai bagian penting dari simbol politik dan legitimasi kekuasaan mereka. 

Menariknya, sejumlah kekuatan besar yang identik dengan simbol gajah memang pernah mencapai puncak kejayaan, tetapi pada akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan. 


Dari sini muncul sebuah refleksi historis bahwa simbol gajah tidak hanya melambangkan kejayaan, tetapi juga mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat abadi.

Salah satu contoh paling jelas dapat ditemukan pada Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, gajah menjadi simbol kebesaran negara sekaligus instrumen penting dalam kekuatan militer Aceh. 

Pada periode ini, Aceh tampil sebagai salah satu kekuatan politik dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas, baik di kawasan Selat Malaka maupun dalam hubungan diplomatik internasional. 

Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Konflik internal di lingkungan istana, persaingan antarelite, perubahan geopolitik kawasan, serta penetrasi kolonialisme Eropa secara perlahan melemahkan posisi Aceh hingga kehilangan supremasinya.

Pola serupa juga dapat ditemukan dalam sejarah Majapahit. Nama Mahapatih Gajah Mada tidak hanya melekat sebagai tokoh sentral, tetapi juga menjadi simbol ekspansi dan kejayaan imperium terbesar dalam sejarah Nusantara. 

Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kekuasaan politiknya. Akan tetapi, setelah era tersebut berlalu, kerajaan mulai menghadapi berbagai persoalan internal.
 
Perang suksesi, konflik antarelite, melemahnya otoritas pusat, serta perubahan jaringan perdagangan regional secara bertahap membawa Majapahit menuju masa kemunduran hingga akhirnya runtuh.

Fenomena yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada masa pemerintahan Raja Airlangga. 

Dalam berbagai prasasti dan representasi kekuasaan, simbol gajah memiliki posisi penting dalam legitimasi politik kerajaan. 

Airlangga berhasil memulihkan stabilitas politik di Jawa Timur setelah periode kekacauan dan berhasil membangun kembali kekuatan kerajaan. 

Namun, menjelang akhir pemerintahannya, kerajaan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Janggala dan Panjalu. 

Pembagian tersebut memunculkan fragmentasi politik yang mengakhiri era kekuasaan yang terpusat dan mengubah peta politik di Jawa.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, ketiga contoh tersebut memperlihatkan pola sejarah yang relatif serupa. 

Simbol gajah sering kali hadir pada masa puncak kejayaan sebuah kekuasaan. Akan tetapi, kejayaan itu pada akhirnya dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari konflik internal, perebutan kekuasaan, fragmentasi politik, hingga perubahan geopolitik dan ekonomi yang tidak dapat dihindari.

Karena itu, akan terlalu sederhana jika simbol gajah hanya dimaknai sebagai lambang kebesaran semata. 

Dalam perspektif sejarah, simbol gajah juga dapat dipahami sebagai pengingat bahwa setiap kejayaan memiliki siklusnya sendiri. 

Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa sebesar apa pun sebuah kekuasaan, pada akhirnya tetap akan menghadapi fase kemunduran. 

Di balik kemegahan simbol gajah, tersimpan pelajaran penting bahwa tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan selamanya.

*Direktur Jakarta Institute

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya