Berita

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (P2 Datin) Bawaslu RI, Puadi dalam Rapat Harmonisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHAP, dan KUHP, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bawaslu Lakukan Harmonisasi KUHP Baru terhadap Pidana Pemilu

SENIN, 29 JUNI 2026 | 18:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi satu fokus kajian Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (P2 Datin) karena berimplikasi pada penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi P2 Datin, Puadi, dalam Rapat Harmonisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHAP, dan KUHP, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026.

"Isu yang menurut saya juga ini perlu ya, mendapatkan perhatian yang serius dalam forum yang sangat terhormat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menempatkan hukum pidana pemilu dalam hubungan antara asas lex specialis dan asas lex generalis," ujar Puadi saat memberikan Keynote Speech.


Menurutnya, reformasi hukum di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi penting, mengingat terdapat sejumlah aspek penting di dalam KUHP Nasional utamanya yang beririsan dengan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Ini adalah kalau kita merujuk antara dua muka dalam satu uang logam yang enggak bisa dipisahkan. Maka kekuatan ini pun perlu menjadi satu perhatian, bagaimana menentukan secara jelas norma hukum acara mana yang menjadi keputusan," tuturnya.

Lebih dari itu, Puadi mengungkapkan, penanganan pelanggaran pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu bersama dengan Kejaksaan dan Polisi melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kemudian juga pemilu dan norma mana yang mengikuti KUHP, dan tentunya kejelasan ini penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir di antara para penegak hukum," sambung Puadi.

Dia memastikan, harmonisasi yang dilaksanakan Bawaslu dengan berkoordinasi bersama Kementerian Hukum, Kepolisian, dan juga Kejaksaan, bagian dari perbaikan penegakan hukum pemilu ke depannya.

"Kami ingin menempatkan satu Sentra Gakkumdu, dalam juga perkembangan konsep ya, apa yang dimaksud dengan early coordination yang saat ini menjadi salah satu arah pembaharuan dalam hukum acara pidana. Memang selama ini sudah terbangun adanya koordinasi ketika laporan masuk adanya koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan," bebernya.

"Tapi bagi Bawaslu adalah, Sentra Gakkumdu sesungguhnya juga merupakan satu bentuk koordinasi awal yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun setiap pemilu. Pertanyaannya adalah bagaimana memperkuat kedudukan dan efektivitas mekanisme tersebut dalam kerangka hukum yang baru? Ini PR yang nanti kita akan diskusikan," demikian Puadi menambahkan.

Hadir dalam Rapat Harmonisasi ini di antaranya Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. 

Selain itu, hadri mendampingi Puadi antara lain Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya