Latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: Istimewa)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) didorong mengevaluasi total dan mengurangi porsi latihan fisik berintensitas tinggi dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, buntut wafatnya lima peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Latihan kedisiplinan militer tersebut.
"Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, materi yang memiliki risiko fisik tinggi perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip kebutuhan jabatan (job relevance)," ujar Amelia melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Amelia juga menegaskan meskipun pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan di lapangan memiliki relevansi yang kuat, desain materi kepelatihan harus disesuaikan dengan kondisi peserta.
Ia menjabarkan sejumlah langkah krusial yang harus segera diadaptasi oleh Kemhan dalam menyusun kurikulum baru Latsarmil bagi masyarakat sipil. Langkah awal yang perlu diambil adalah mengurangi atau memodifikasi seluruh latihan fisik berintensitas tinggi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas fungsional calon manajer desa.
Selanjutnya, porsi latihan fisik wajib diterapkan secara bertahap dan selektif dengan mempertimbangkan variabel usia, kondisi kesehatan terkini, indeks massa tubuh, serta rekam medis objektif masing-masing peserta.
Bersamaan dengan itu, kurikulum baru harus memperbanyak porsi materi kelas seperti kepemimpinan, bela negara, etika pelayanan publik, kerja sama tim, dan manajemen krisis.
Kemhan juga diminta mempertebal kurikulum dengan muatan kompetensi inti sipil yang meliputi manajemen koperasi, kepemimpinan sosial, komunikasi publik, mitigasi konflik desa, ketahanan pangan, serta kesiapsiagaan bencana.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan aspek pengawasan kesehatan di lapangan harus diperkuat melalui pemantauan tanda-tanda vital secara berkala demi mendeteksi dini gejala sengatan panas (heat stroke), dehidrasi, potensi henti jantung, serta instruksi penghentian latihan seketika saat gejala awal terdeteksi.
Amelia mengatakan insiden mematikan tersebut tidak sepatutnya menjadi alasan atau dalih untuk menghentikan program SPPI secara keseluruhan. Menurutnya, tata kelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan tetap membutuhkan pasokan SDM yang tangguh dan terorganisasi.
Ia mengatakan peristiwa ini harus menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk menyusun desain pelatihan yang lebih proporsional, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko.
"Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berlangsung secara aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta," pungkas Amelia.
