Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian safari politik di Lampung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

SENIN, 29 JUNI 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ritual adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian safari politik di Lampung kembali mendapat sorotan. Prosesi tersebut dinilai bukan sekadar penghormatan terhadap tradisi lokal, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi politik.

Pengamat politik Nurul Fatta menilai ritual yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari instrumen pencitraan untuk meningkatkan publisitas politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dikaitkan dengan langkah-langkah politik mantan presiden tersebut.

"Ritual yang dilakukan Jokowi dalam safari politiknya merupakan bagian dari instrumen pencitraan untuk mendongkrak publisitas politik PSI yang sedang dilakukan," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Menurutnya, ritual adat memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Lampung. Namun, dalam perspektif politik, terdapat pertimbangan lain yang juga tidak kalah penting, yakni nilai simbolik dan daya tarik komunikasi politik.

"Ritual itu bagi orang Lampung sebagai sesuatu yang sangat bermakna, tapi bagi politisi tidak cukup makna. Keunikan dan kemampuan menjadi alat komunikasi politik agar mengundang perhatian publik juga dipertimbangkan. Makanya kenapa memilih Lampung dengan adat demikian," ujarnya.

Nurul Fatta berpandangan, pemilihan Lampung sebagai daerah pertama dalam safari politik Jokowi tidak hanya dapat dilihat sebagai kunjungan biasa, melainkan juga sebagai bagian dari strategi membangun narasi politik melalui simbol-simbol budaya yang memiliki daya tarik di ruang publik.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya