Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah untuk mendongkrak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memicu kegaduhan politik, alih-alih memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai situasi nasional saat ini justru membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat fokus membenahi kondisi perekonomian.

"Tindakan Jokowi itu bisa dibilang menciptakan kegaduhan. Sedangkan situasi saat ini diperlukan kondusif untuk membenahi ekonomi. Jadi dengan agenda Jokowi ini bisa dibilang sedang menggoyang Prabowo dan Megawati sekaligus," kata Muslim kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Muslim juga menyoroti relasi politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden tidak terlepas dari dukungan kedua tokoh tersebut.

"Padahal kalau dicermati sejarah kekuasaan Jokowi sejak dari Solo-DKI-Presiden itu banyak berutang budi pada Prabowo dan Megawati. Dengan safari politik yang ceroboh itu dengan maksud mendongkrak PSI, malah sebaliknya PSI akan semakin dibenci rakyat demikian juga Jokowi sendiri," terang Muslim.

Lebih lanjut, Muslim menyinggung kunjungan Jokowi ke Lampung yang diwarnai ritual menginjak kepala kerbau bermoncong putih. Menurutnya, simbol tersebut identik dengan logo PDIP sehingga dapat dimaknai sebagai bentuk tantangan politik terhadap Megawati.

"Apalagi disertai dengan ritual injak kepala kerbau mirip lambang PDIP. Bisa dibilang Jokowi memulai gerakan politik yang berbahaya dengan memasuki basis Gerindra dan PDIP," pungkas Muslim.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya