Berita

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Didorong Perhatikan Lima Aspek Tata Kelola Rempang-Galang

SENIN, 29 JUNI 2026 | 06:53 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Indonesian Audit Watch (IAW) mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait persoalan investasi di kawasan Rempang-Galang di Kepulauan Riau.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan, pertama, kualitas perencanaan kebijakan, yakni memastikan status pertanahan, tata ruang, pengakuan kampung tua, serta kesiapan sosial masyarakat selesai sebelum proyek dimulai.

Kedua, koordinasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, banyaknya institusi yang terlibat menuntut adanya satu arah kebijakan yang konsisten agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan.


Ketiga, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Ia menilai berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan selama bertahun-tahun mengenai lemahnya perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan aset harus dijadikan pelajaran dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Keempat, manajemen risiko. Menurut Iskandar, pemerintah selama ini cenderung lebih fokus pada risiko investasi dan teknis, sementara risiko sosial belum memperoleh perhatian yang sama.

“Ketika masyarakat merasa tidak didengar, legitimasi sosial akan melemah. Pada akhirnya kondisi itu justru meningkatkan risiko bagi investasi itu sendiri,” kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu 28 Juni 2026.

Kelima adalah komunikasi publik. Ia menilai pemerintah lebih banyak menonjolkan besarnya nilai investasi dan manfaat ekonomi, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai status tanah, perlindungan hak masyarakat, maupun penyelesaian persoalan agraria.

Karena itu, Iskandar menilai pengalaman Rempang harus menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya memutuskan apakah proyek dilanjutkan atau dihentikan, melainkan harus membenahi tata kelola secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Ia mendorong pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI, memperjelas status hukum kawasan, menyelesaikan hak-hak masyarakat secara transparan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan setiap investasi baru benar-benar berada di atas lahan yang telah memiliki kepastian hukum.

“Jangan lagi publik hanya disuguhi angka investasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan jaminan bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi,” kata Iskandar,

Menurut Iskandar, pelajaran terbesar dari Rempang bukan sekadar soal berhasil atau tidaknya menghadirkan investor, melainkan bagaimana negara mampu membangun investasi yang bertumpu pada tata kelola yang baik.

“Investasi yang kuat bukanlah investasi yang paling cepat diumumkan, tetapi investasi yang dibangun di atas kepastian hukum, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Itulah pekerjaan rumah yang kini berada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo,” tutup Iskandar. 

pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Rempang Eco-City diposisikan sebagai bagian dari agenda investasi strategis nasional dengan menghadirkan Xinyi Group sebagai investor utama yang digadang-gadang membawa investasi ratusan triliun rupiah serta membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya