LIMA peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia dalam rentang 17 hingga 26 Juni 2026 saat berada dalam rangkaian latihan dasar kemiliteran (Latsarmil).
Fakta ini tidak dapat diperkecil menjadi lima kasus penyakit pribadi yang kebetulan terjadi pada waktu berdekatan.
Lima kematian pada beberapa satuan pendidikan, dengan pola kolaps, sesak napas, panas tubuh, gangguan paru, penurunan kesadaran, dan henti jantung, adalah alarm keras tentang kemungkinan kegagalan sistem keselamatan yang berada di bawah tanggung jawab penuh Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara program.
Kematian yang terjadi ketika warga sipil berada dalam program, pengawasan, dan kendali institusi negara tidak cukup dijawab dengan kalimat “meninggal karena sakit”.
Negara justru wajib membuktikan bahwa tidak ada kegagalan dalam skrining kesehatan, pengelolaan risiko, pengawasan aktivitas, pengendalian panas, pengaturan istirahat, sistem hidrasi, respon kedaruratan, rujukan medis, hingga pengambilan keputusan komando setelah jatuhnya korban pertama.
Yang harus ditelusuri bukan hanya apa diagnosis akhir setiap korban, melainkan apa yang terjadi sebelum tubuh mereka kolaps.
Siapa yang memeriksa. Siapa yang menyatakan layak mengikuti pelatihan. Siapa yang mengambil keputusan ketika gejala muncul. Berapa menit korban menunggu pertolongan.
Berapa lama perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Apa kondisi cuaca dan beban aktivitas pada hari kejadian. Apakah peserta cukup minum, cukup istirahat, dan berada dalam kondisi fisik yang aman. Apakah terdapat laporan keluhan kesehatan lain yang tidak pernah dibuka ke publik.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)sendiri menyatakan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan darah, urine, tes kehamilan, rontgen toraks, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa.
Namun pada saat yang sama, Kemenhan juga mengakui masih terdapat penyakit yang tidak terdeteksi saat pemeriksaan awal. Jika sistem skrining diklaim lengkap tetapi gagal mengenali risiko yang kemudian berujung kematian, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan itu?
Kasus Yonanda Muhammad Taufiq harus menjadi pintu pertama investigasi. Ia mengikuti pengenalan lingkungan dengan berjalan kaki di Baturaja, lalu ditemukan mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dengan keterangan henti jantung.
Namun henti jantung bukan jawaban akhir atas penyebab kematian. Henti jantung adalah titik terakhir dari sebuah rangkaian kegagalan biologis yang harus dibongkar. Apakah ada kelelahan, dehidrasi, panas, gangguan elektrolit, penyakit jantung yang luput terdeteksi, keterlambatan pertolongan, atau kombinasi dari semuanya.
Kasus Anisa Muyassaroh bahkan lebih serius. Ia mengeluhkan sesak napas dan mual sebelum kegiatan dimulai, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dengan keterangan heat stroke.
Heat stroke bukan penyakit yang jatuh dari langit. Dalam lingkungan pelatihan, heat stroke selalu berkaitan dengan suhu dan kelembapan, intensitas kegiatan, akses air minum, waktu istirahat, pakaian yang digunakan, pengawasan instruktur, serta kecepatan pendinginan tubuh ketika gejala pertama muncul.
Bila kegiatan memang ringan sebagaimana narasi yang beredar, maka kegagalan sistem keselamatan justru menjadi semakin sulit dimaafkan. Jika kegiatan ringan saja dapat berakhir dengan kematian akibat heat stroke, maka seberapa siap sebenarnya sistem medis dan keselamatan di lokasi pelatihan.
Kasus Muhammad Rifki Renaldi Gunawan adalah titik yang paling mengkhawatirkan. Rifki datang ke ruang kesehatan dengan keluhan sesak napas dan lemas. Ia diberi terapi oksigen, dinyatakan membaik, lalu kembali mengikuti kegiatan. Tidak lama kemudian, keluhan sesak muncul kembali, ia dirujuk ke rumah sakit, dan meninggal dunia.
Di sini persoalannya tidak lagi berhenti pada pneumonia, hipertensi, obesitas, atau komplikasi medis. Pertanyaannya, siapa yang memutuskan Rifki boleh kembali ke kegiatan setelah menerima oksigen. Berdasarkan pemeriksaan apa keputusan itu diambil. Apakah saturasi oksigen, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, pemeriksaan paru, dan evaluasi dokter terdokumentasi secara lengkap.
Keputusan mengembalikan peserta yang baru mengalami sesak napas ke aktivitas adalah simpul krusial yang tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam istilah “sesuai prosedur”.
Kasus Novia Rahmadhani Sihotang juga menyingkap masalah serius dalam konsistensi penjelasan resmi. Pada satu sisi, muncul keterangan mengenai tuberkulosis paru aktif. Pada sisi lain, tim kesehatan menyebut adanya pneumonia atau infeksi paru akibat virus. Sebelumnya, Kemenhan menyatakan hasil rontgen awal tidak menunjukkan tuberkulosis.
Perbedaan diagnosis tersebut bukan detail kecil. Ini adalah persoalan mendasar dalam penentuan sebab kematian, pengendalian risiko infeksi, dan validitas skrining awal. Tidak boleh ada kesimpulan yang berubah-ubah sementara publik diminta menerima bahwa semua penanganan telah berjalan sesuai prosedur.
Kasus Nola Dya Sari mempertegas perlunya audit terhadap rantai rujukan medis. Nola disebut mengikuti pembelajaran tanpa keluhan, lalu pada malam hari mengalami sesak napas dan badan panas, dirujuk dari satu fasilitas ke fasilitas lain, mengalami henti jantung, lalu meninggal.
Kemenhan wajib membuka menit demi menit proses penanganannya. Kapan gejala pertama tercatat, kapan ambulans bergerak, berapa lama perjalanan, fasilitas apa yang tersedia di lokasi awal, siapa tenaga medis yang melakukan triase, dan apakah terdapat hambatan dalam rujukan.
Dalam kematian yang terjadi saat proses evakuasi dan perpindahan fasilitas kesehatan, setiap menit harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kematian pertama terjadi pada 17 Juni, disusul kematian kedua pada 18 Juni. Setelah dua alarm fatal itu, apakah pelatihan dihentikan sementara untuk evaluasi nasional? Apakah seluruh satuan diperintahkan mengulang pemeriksaan kesehatan? Apakah jadwal aktivitas, pengawasan medis, kesiapan ambulans, kecukupan tenaga kesehatan, dan standar risiko panas ditinjau ulang?
Jika tiga kematian berikutnya tetap terjadi setelah dua kematian pertama, maka kegagalan bukan hanya mungkin berada pada tahap sebelum pelatihan, melainkan juga pada keputusan untuk melanjutkan program tanpa koreksi keselamatan yang cukup keras.
Pemulangan 32 peserta hamil setelah lima peserta meninggal juga tidak dapat dipromosikan sebagai bukti sistem yang sejak awal bekerja baik. Langkah tersebut justru tampak sebagai mitigasi reaktif setelah korban berjatuhan.
Apabila tes kehamilan memang dilakukan sejak awal, Kemenhan harus menjelaskan mengapa perlindungan khusus itu baru dijalankan setelah lima nyawa hilang. Jika status risiko sudah diketahui tetapi tidak segera ditindaklanjuti, itu adalah masalah pengambilan keputusan. Jika status risiko tidak diketahui, itu adalah masalah skrining.
Kementerian Pertahanan tidak boleh menyusun narasi seolah-olah lima orang meninggal karena lima penyakit yang tidak saling berkaitan.
Investigasi yang benar justru harus mencari faktor yang sama di antara berbagai diagnosis. Mulai dari kegagalan skrining, kegagalan klasifikasi peserta berisiko, kelemahan pengawasan keluhan awal, kesalahan keputusan medis, risiko panas, keterlambatan rujukan, lemahnya kesiapan fasilitas, kepadatan lingkungan, atau kegagalan komando dalam merespon dua kematian pertama.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus memerintahkan penghentian sementara seluruh latsarmil SPPI sampai audit keselamatan selesai dilakukan secara independen.
Tidak cukup bila pemeriksaan hanya berasal dari struktur Kemenhan, TNI, atau institusi yang juga menjadi pihak penyelenggara. Harus dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli kedokteran forensik, spesialis keselamatan kerja, ahli kesehatan lingkungan, ahli penyakit dalam, ahli pulmonologi, ahli kardiologi, psikolog, serta unsur Komnas HAM dan Ombudsman.
Tim tersebut harus segera mengamankan seluruh rekam medis, formulir seleksi, hasil laboratorium, rontgen, EKG, jadwal kegiatan, daftar kehadiran, catatan instruktur, rekaman komunikasi, log ambulans, laporan pos kesehatan, rekaman CCTV, data cuaca, catatan konsumsi air, menu makanan, waktu istirahat, serta catatan rujukan rumah sakit dari lima korban.
Tidak boleh ada dokumen yang hilang, diubah, dibersihkan, atau hanya dibuka secara selektif kepada publik.
Lima keluarga korban tidak membutuhkan santunan sebagai pengganti kebenaran. Mereka membutuhkan jawaban yang dapat diuji. Publik juga membutuhkan kepastian bahwa tidak ada peserta berikutnya yang dipaksa masuk ke sistem pelatihan yang belum terbukti aman.
Negara tidak boleh meminta warga sipil menjalani program atas nama bela negara, lalu ketika mereka meninggal, negara cukup menjawab bahwa mereka sakit.
Lima nyawa telah hilang bukan hanya soal kredibilitas Kemenhan, melainkan juga soal kesediaan negara untuk membuktikan bahwa keselamatan warga lebih penting daripada mempertahankan narasi bahwa program tetap berjalan baik-baik saja.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
