Berita

Gedung Danantara (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Celios: Konsolidasi BUMN Jadi 250 Perusahaan Kurang Realistis

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 20:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana pemerintah memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan menuai kritik dari kalangan ekonom. 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan hingga kini belum terlihat kejelasan mengenai arah dan mekanisme konsolidasi BUMN, meskipun wacana tersebut telah bergulir sejak pembentukan Danantara.

Selain itu, langkah merampingkan BUMN berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi lapangan pekerjaan yang masih terbatas. 


Apalagi menurut Bhima, dalam proses konsolidasi tersebut, Danantara belum terlihat melakukan diskusi dengan serikat pekerja BUMN dan anak usaha BUMN.

"Rencana konsolidasi jadi 250 BUMN kurang realistis, pertama menimbulkan ekses PHK massal, disaat lapangan kerja sedang sulit dicari. Pemangkasan pegawai BUMN, bonus dan insentif yang berkurang jadi konsekuensinya," jelasnya kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.

Selain persoalan tenaga kerja, Bhima juga menyoroti risiko lain yang dapat muncul dari penggabungan aset perusahaan pelat merah. 

Menurutnya, BUMN yang selama ini memiliki kinerja sehat justru bisa terbebani oleh perusahaan yang memiliki utang besar dan performa negatif. 

Di sisi lain, proses konsolidasi juga tidak sederhana karena masih terdapat BUMN berbentuk Perum yang memerlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut. 

"Fakta bahwa tidak semua BUMN berbentuk PT melainkan Perum. Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," jelasnya.

Belum lagi adanya kepemilikan saham silang dan keterlibatan investor swasta dalam berbagai skema usaha patungan berpotensi menimbulkan gejolak di pasar saham.

"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalah terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan merubah apapun. Yang sehat justru jadi sakit," pungkas Bhima.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya