Wakil Sekjen Partai Gerindra, Didi Mahardhika. (Foto: Dok. Pribadi)
Dugaan penerimaan suap yang menyeret Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dinilai berpotensi merusak marwah gerakan mahasiswa apabila terbukti benar.
Penilaian itu disampaikan Wakil Sekjen Partai Gerindra, Didi Mahardhika. Putra almarhumah Rachmawati Soekarnoputri, pendiri UBK itu menegaskan praktik semacam itu bukan hanya mencoreng nama baik kampus, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap mahasiswa sebagai kekuatan moral dan agen perubahan.
"Kalau dugaan itu benar, ini bukan sekadar mencoreng nama Universitas Bung Karno, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan agen perubahan," kata Didi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Didi mengaku memiliki ikatan emosional dengan UBK karena didirikan oleh ibundanya. Namun, ia menegaskan sudah tidak lagi terlibat dalam pengelolaan universitas maupun Yayasan Pendidikan Soekarno sejak Rachmawati Soekarnoputri wafat pada 2021.
"Sejak Ibu Rachmawati wafat, saya sudah tidak lagi berada dalam struktur pengelolaan yayasan maupun universitas. Karena itu saya tidak mengetahui secara langsung dinamika internal yang terjadi saat ini. Tetapi sebagai anak pendiri, tentu saya merasa sedih dan kecewa apabila kampus yang dibangun dengan cita-cita besar kini dikaitkan dengan pemberitaan seperti ini," ujarnya.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan DPP Gerakan Pemuda Marhaenis ini, UBK didirikan untuk melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, berani, serta berpihak kepada kepentingan bangsa dan rakyat.
"Saya berharap Universitas Bung Karno kembali kepada semangat awal pendiriannya, menjadi kampus yang melahirkan intelektual berintegritas, berani menyuarakan kebenaran, dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan apa pun," katanya.
Ia pun meminta pihak universitas maupun yayasan melakukan evaluasi menyeluruh agar nilai-nilai yang diwariskan pendirinya tetap terjaga.
"Kampus bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter. Pendidikan yang baik bukan hanya melahirkan lulusan yang cerdas, tetapi juga pribadi yang jujur, independen, memiliki integritas, dan bertanggung jawab," tegasnya.
Didi menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus kekuatan moral. Karena itu, idealisme dan independensi gerakan mahasiswa harus dijaga. Ia juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak terkooptasi kepentingan elite politik.
"Kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional. Tetapi jangan sampai perjuangan mahasiswa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu yang justru menghilangkan objektivitas gerakan itu sendiri," katanya.
Lebih lanjut, Didi menilai fungsi utama gerakan mahasiswa adalah mengawasi, memberi masukan, serta mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan lebih efektif.
"Gerakan mahasiswa sebaiknya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, bukan menghentikan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
