Pengusaha Factory Outlet (FO), Perry Tristianto (kiri). (Foto: RMOL)
Persoalan ekonomi nasional tidak hanya dipengaruhi faktor global seperti pelemahan nilai tukar Rupiah, tetapi juga dipengaruhi berbagai persoalan internal, termasuk dugaan praktik mafia komoditas dan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan.
Begitu dikatakan Pengusaha Factory Outlet (FO), Perry Tristianto dalam forum Pentahelix Lunch yang diselenggarakan RMOL TV di Hotel Bumi Siliwangi, Bandung, Jawa Barat.
Perry mengungkapkan pengalamannya saat berdialog dengan seorang mantan menteri ekonomi mengenai keberadaan mafia yang menguasai sejumlah komoditas strategis.
“Saya pernah bicara dengan bekas satu menteri ekonomi. Saya bilang, di sini ada mafia ini, mafia ini, mafia ini yang menguasai barang-barang komoditas. Kenapa harus ada? Jawabannya, ‘saluran berkat’,” ujar Perry.
Menurutnya, persoalan ekonomi tidak cukup dijelaskan hanya dari naik turunnya kurs Dolar atau kondisi geopolitik global. Ia menilai pemerintah juga perlu berani membenahi persoalan struktural di dalam negeri.
Perry juga menyoroti tingginya budaya konsumtif masyarakat Indonesia yang justru menjadi peluang bagi negara lain.
“Indonesia ini dikuasai gaya hidup. Pasar kita diincar negara lain, bukan kita yang menguasai pasar sendiri,” katanya.
Ia mencontohkan berbagai produk unggulan Indonesia justru lebih mudah ditemukan di luar negeri dibanding di dalam negeri.
“Kalau saya cari udang yang bagus, kenapa harus ke Singapura? Padahal itu udang dari Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Perry menilai berbagai regulasi yang diterapkan pemerintah terhadap dunia usaha sebenarnya bukan menjadi persoalan selama dilakukan secara adil kepada seluruh pelaku usaha.
“Program pemerintah bagus. Silakan dijalankan. Tapi harus adil. Jangan ada yang dikenakan aturan, sementara yang lain tidak,” tegasnya.
Ia mencontohkan penerapan pajak, pengenaan tarif air tanah, hingga berbagai kewajiban lain yang menurutnya harus diberlakukan secara konsisten tanpa tebang pilih.
Tak hanya mengkritik pemerintah, Perry juga mengingatkan kalangan pengusaha agar berani melakukan introspeksi.
“Jangan salahkan pemerintah saja. Pengusaha juga harus disalahkan kalau memang salah,” katanya.
Ia bahkan menilai pengawasan terhadap dunia usaha harus diperketat agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus mengawasi lebih ketat. Jangan sampai ada yang bermain atau tergoda kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurut Perry, pengusaha juga harus memiliki kesadaran bahwa keberlangsungan usaha tidak lepas dari peran para pekerja.
“Pengusaha harus sadar bahwa mereka dihidupi oleh karyawannya, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
