Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono. (Foto: RMOL)
Rencana perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang tengah bergulir, disambut baik Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.
Menurut Dave, stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi faktor penting bagi pemulihan ekonomi global, termasuk bagi Indonesia yang selama beberapa pekan terakhir terdampak gejolak harga energi dan ketidakpastian pasar keuangan.
Ia menilai penghentian serangan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump menjadi sinyal positif bagi upaya meredakan konflik yang berpotensi mengguncang perekonomian dunia.
“Dampak konflik memang langsung terasa. Nilai tukar Dolar masih tinggi, pasar saham belum sepenuhnya pulih, tetapi harga minyak sudah mulai turun dan berada di bawah 70 Dolar AS per barel,” kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Rencana Damai AS-Iran dan Dampaknya terhadap Negara Asia Termasuk Indonesia” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Legislator Golkar ini berharap penurunan harga minyak dapat diikuti dengan perbaikan indikator ekonomi lainnya, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah dan penguatan pasar modal domestik.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut juga harus didukung kebijakan fiskal dan ekonomi dalam negeri yang tepat agar momentum pemulihan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dave menegaskan bahwa keberlanjutan proses damai sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat, terutama Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan militer lanjutan yang berpotensi memicu eskalasi baru di kawasan.
“Kita tentu berharap seluruh pihak memegang komitmennya. Jangan sampai ada tindakan yang justru memicu ketegangan baru dan mengguncang stabilitas dunia,” ujarnya.
Menurut Dave, stabilitas Timur Tengah memiliki pengaruh langsung terhadap jalur perdagangan internasional dan keamanan pasokan energi global. Karena itu, Indonesia perlu terus mendukung setiap upaya diplomasi yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai.
Ia menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak sekaligus mendorong terciptanya perdamaian tanpa berpihak pada blok tertentu.
“Indonesia harus terus menyokong perdamaian. Kita memiliki posisi yang baik untuk berkomunikasi dengan semua pihak dan mendorong terciptanya kesepakatan yang dapat menjaga stabilitas kawasan,” pungkasnya.
