HUT ke-499 Kota Jakarta. (Foto: Istimewa)
MEMASUKI usia ke-499 tahun, Jakarta tidak hanya dituntut menjadi kota modern dengan gedung pencakar langit, transportasi massal yang terus berkembang, dan layanan publik berbasis digital.
Lebih dari itu, Jakarta juga dituntut menjadi kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, kemajuan sebuah kota pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemegahan infrastrukturnya, tetapi juga dari sejauh mana negara hadir untuk memanusiakan setiap warganya.
Dalam konteks tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis. ASN merupakan wajah pertama pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Kualitas pelayanan publik yang dirasakan warga sangat ditentukan oleh sejauh mana para ASN memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.
Berbagai program peningkatan kapasitas ASN mulai diarahkan agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan teknokratis, tetapi juga pada pemahaman mengenai prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, inklusivitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Jakarta menjadi salah satu langkah positif dalam membangun budaya birokrasi yang lebih berperspektif HAM.
Melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi, ASN didorong untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih adil, responsif, dan berpihak kepada seluruh warga tanpa terkecuali.
Sejumlah perangkat daerah juga mulai memperkuat kapasitas sumber daya manusianya dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak, dan masyarakat miskin perkotaan.
Langkah ini penting mengingat Jakarta sebagai kota global harus mampu menjamin akses pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi internal birokrasi, berbagai inovasi manajemen ASN, termasuk penerapan pola kerja yang lebih fleksibel, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menghormati hak-hak pegawai.
Namun, kebijakan tersebut tetap harus diiringi dengan sistem evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun diskriminasi di lingkungan kerja.
Meski demikian, penguatan HAM di lingkungan ASN DKI Jakarta belum sepenuhnya optimal. Tantangan terbesar terletak pada belum meratanya integrasi perspektif HAM dalam seluruh siklus kebijakan publik.
Selama ini, pendekatan HAM masih sering dipahami sebatas pelatihan atau kegiatan seremonial. Padahal, perspektif HAM seharusnya menjadi fondasi dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Tantangan lain adalah masih perlunya penguatan mekanisme pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM di lingkungan birokrasi.
Sistem pengaduan yang cepat, transparan, dan akuntabel akan menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak-hak ASN maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
Menjelang usia lima abad, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi kota global yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
Ukuran keberhasilan Jakarta tidak semata ditentukan oleh jumlah gedung tinggi, panjang jalan, atau kecanggihan teknologi, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang manusiawi, inklusif, dan menghormati martabat setiap warga.
Karena itu, birokrasi modern saja tidaklah cukup. Jakarta membutuhkan birokrasi yang berperspektif HAM.
Sebab, kota yang benar-benar maju adalah kota yang tidak hanya membangun ruang-ruang fisik, tetapi juga membangun peradaban yang memuliakan manusia.
*Direktur Jakarta Institute
