Demonstrasi di Kawasan Patung Arjunawiwaha atau dikenal dengan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. (Foto: Ist)
Sejumlah tuntutan disuarakan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Pusat bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Aksi bertajuk #TataUlangDemokrasi ini digelar sebagai respons atas berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai menunjukkan gejala kemunduran demokrasi dan melemahnya supremasi sipil.
Mereka juga menyoroti memburuknya kondisi ekonomi rakyat serta maraknya dugaan korupsi di sektor publik.
Dalam pernyataan bersama, kedua organisasi kemahasiswaan ini menilai arah penyelenggaraan negara saat ini semakin melenceng jauh dari semangat Reformasi 1998.
Ketua Cabang PMII Jakarta Pusat, Mu’ammar Rizal Fauzi menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik ketika arah kebijakan negara dinilai tidak sejalan dengan cita-cita reformasi.
“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Mu’ammar.
Tuntutan MahasiswaDalam aksi unjuk rasa tersebut, PMII Jakarta Pusat dan GMKI Jakarta menyuarakan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah dan DPR RI meninjau kembali berbagai regulasi yang dinilai memperluas peran aparat keamanan dalam ruang sipil, termasuk melalui revisi UU TNI dan UU Polri. Hal ini penting guna memastikan prinsip supremasi sipil tetap terjaga.
Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat secara terbuka dan akuntabel. Menurut Amar, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus memiliki perencanaan yang jelas dan terukur.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara transparan dan menyeluruh dugaan kasus korupsi yang saat ini mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN). PMII dan GMKI menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Keempat, meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memulihkan daya beli masyarakat yang kian tercekik akibat kenaikan biaya hidup.
Sementara itu, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Jakarta, Pian Andreo H. Manurung menambahkan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi protes musiman.
Gerakan ini adalah seruan lantang agar pemerintah kembali menempatkan demokrasi, transparansi, dan kesejahteraan rakyat sebagai panglima dalam setiap kebijakan publik.
“GMKI dan PMII mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pro-demokrasi untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif,” pungkas Pian.
