HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy bersama Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar. (Foto: Dok. Pribadi)
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung awal Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum pemurnian arah perjuangan, bukan arena perebutan kekuasaan.
Demikian antara lain disampaikan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Sosok yang biasa disapa Gus Lilur ini menegaskan, hasil pemilihan pemimpin dalam muktamar akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan bangsa, bukan sekadar alat mobilisasi politik.
"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan, apa artinya bagi keutuhan bangsa?" kata Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis, 18 Juni 2026.
Muktamar NU tidak dapat dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan kohesi sosial nasional, kata dia, NU yang memiliki basis massa besar memikul tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan bangsa.
Ia lantas menyinggung Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021 yang menurutnya harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga nahdliyin.
"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU, organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," jelasnya.
Ia teringat pada semangat para tokoh Islam saat menyepakati perubahan rumusan Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan Indonesia.
Menurutnya, keputusan mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta bukanlah bentuk kekalahan, melainkan cerminan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam, memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," tuturnya.
Dalam konteks tersebut, Gus Lilur menilai kepemimpinan NU ke depan perlu mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia beralasan, pasangan Prabowo-Gibran berhasil meredam berbagai potensi polarisasi yang sempat muncul di tengah masyarakat.
"Kita sudah melihat jejaknya, polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua," urai Gus Lilur.
Lebih lanjut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prof Nasaruddin Umar untuk menduduki kursi Ketua Umum PBNU. Sementara posisi Rais Aam dinilainya layak diisi Prof Said Aqil Siradj.
Menurut dia, keduanya merupakan figur ulama dan cendekiawan yang memiliki kapasitas membawa NU semakin diperhitungkan di tingkat global.
"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," tandasnya.
