Berita

Film dokumenter Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkaca dari kasus Timor Timur

Pesta Babi Berpotensi Jadi Alat Internasionalisasi Isu Papua

RABU, 17 JUNI 2026 | 23:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik agar mewaspadai potensi pemanfaatan film dokumenter Pesta Babi sebagai alat internasionalisasi isu Papua yang dapat mengarah pada agenda disintegrasi NKRI.

Pengamat politik alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, Rico Marbun mengatakan, sejarah lepasnya Timor Timur menjadi Timor-Leste menunjukkan pola yang berlangsung melalui tiga tahap, yakni pemilihan momentum dan isu keluhan, internasionalisasi isu, serta intervensi asing.

"Tragedi Santa Cruz tahun 1991 dijadikan momentum untuk membawa isu Timor Timur ke panggung internasional. Setelah itu muncul berbagai jaringan advokasi yang mendorong tekanan internasional terhadap Indonesia hingga akhirnya membuka jalan menuju referendum," kata Rico, dikutip Rabu 17 Juni 2026.


Rico menilai terdapat kemiripan pola dalam kasus Papua. Ia menyoroti film Pesta Babi yang pertama kali ditayangkan di Auckland, Selandia Baru, pada Maret 2026 dan difasilitasi oleh kelompok yang selama ini mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.

"Saya tidak mempersoalkan film sebagai media kritik terhadap kebijakan negara. Yang perlu dicermati adalah penggunaan diksi, seperti istilah “kolonialisme” yang berpotensi dijadikan sebagai instrumen internasionalisasi isu Papua, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Timor Timur," kata Rico.

Rico meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang berpotensi mengubah persoalan domestik menjadi tekanan politik internasional yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Pelajaran dari Timor Timur jangan sampai terulang. Kita harus menjaga ruang demokrasi sekaligus tetap waspada terhadap narasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong disintegrasi bangsa," pungkas Rico.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya