Aksi Mahasiswa UI. (Foto: Dokumentasi RMOL)
KENAIKAN harga BBM jenis Pertamax (RON 92) sebesar 32,1 persen--dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026--telah memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Konsumsi Pertamax di dalam negeri mencapai 6,4 hingga 12 juta kiloliter per tahun. Namun, karena produksi domestik hanya mampu memenuhi 55 hingga 60 persen kebutuhan, pemerintah harus mengimpor sisanya, yaitu sebesar 40 hingga 45 persen. Defisit neraca migas pada jenis Pertamax inilah yang menempatkan impor sebagai peran yang sangat dominan. Kegagalan meraih surplus produksi domestik menjadi akar masalah utama dari ketidakpuasan publik terhadap kenaikan harga saat ini.
Akar Masalah Perbaikan Perekonomian
Sebagai komoditas impor, harga Pertamax sangat bergantung pada nilai tukar. Berdasarkan transaksi Bank Indonesia pukul 10.00 WIB pada tanggal kenaikan tersebut, kurs beli dolar AS berada di angka Rp18.060,29. Jika dibandingkan dengan akhir Oktober 2024 yang masih berkisar Rp15.350 hingga Rp15.450 per Dolar AS, pelemahan rupiah tampak sangat tajam.
Sementara itu, harga keekonomian produk minyak olahan impor siap pakai di pasar Singapura (MOPS) sebelum pajak berada di kisaran Rp14.150 hingga Rp16.650 per liter. Angka ini menunjukkan bahwa Pertamina sesungguhnya masih menjual Pertamax di bawah harga keekonomian alias merugi di tingkat SPBU. Namun, mahasiswa sudah telanjur marah besar.
Mahasiswa merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Mereka menilai daya beli masyarakat dan keluarga mereka tidak dilindungi oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Logika ini tetap bertahan sekalipun Pertamina menanggung kerugian di pasar eceran.
Oleh karena itu, asal-usul ketidakpuasan ini sejatinya bersumber dari 4 faktor multisektoral: defisit neraca produksi Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, ketergantungan pada pengolahan minyak mentah di Singapura, serta tidak terkomunikasikannya struktur biaya produksi Pertamax secara terbuka kepada publik.
Persoalan dilematis dalam melindungi daya beli ini diperparah oleh kondisi fiskal negara. Hingga 31 Mei 2026, realisasi APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun. Defisit tersebut memaksa pemerintah mencari pembiayaan melalui utang, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan pinjaman, serta sumber pembiayaan kreatif lainnya.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh posisi cadangan devisa yang pada akhir Mei 2026 berada di angka Rp2.604 triliun. Jumlah ini setara dengan 5,5 bulan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri. Situasi semakin menantang karena neraca pembayaran Indonesia pada triwulan I-2026 juga mencatat defisit sebesar Rp160,16 triliun.
Implikasi dari seluruh data makro tersebut menunjukkan bahwa posisi perekonomian negara sedang kurang bagus. Akibatnya, tuntutan mahasiswa di jalanan tidak akan mudah dipenuhi secara instan. Substansi demonstrasi mahasiswa sungguh benar adanya, yakni mendesak pemerintah segera memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri.
Namun, dalam praktiknya, tidak mudah bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan defisit Pertamax, defisit APBN, dan defisit neraca pembayaran secara serentak dalam waktu singkat, sekalipun mahasiswa turun ke jalan setiap hari. Justru, aksi demonstrasi yang semakin membesar dan meluas setiap hari berpotensi disusupi oleh kepentingan politik jalanan.
Kondisi defisit kembar (twin deficit) ini membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok melalui operasi pasar, terutama untuk komoditas berbasis impor. Selama ketergantungan impor belum diputus, pengendalian harga bahan pokok dalam waktu dekat akan menjadi tugas yang sangat berat bagi siapa pun, termasuk jajaran Menko, Menteri, hingga Presiden. Kondisi ini diperparah oleh minimnya dukungan investor global akibat fenomena arus modal asing keluar negeri (capital outflow), yang memperlemah rupiah dan menaikkan biaya intervensi moneter.
Prospek Penerimaan Aspirasi
Aspirasi mahasiswa yang juga menuntut penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tentu sulit dijawab secara instan oleh pemerintah. Penangkapan tersangka kasus korupsi MBG maupun perbaikan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih tidak serta-merta meredakan gejolak. Hembusan ketidakpercayaan (distrust) yang telah meluas berpotensi mengikis toleransi terhadap waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan pembenahan internal.
Di bidang politik dan hukum, penolakan terhadap pengesahan revisi UU Kepolisian RI serta rumor mengenai militerisasi jabatan sipil juga memerlukan respons kebijakan yang tak kalah taktis. Begitu pula dengan opini publik yang menilai fungsi pengawasan DPR RI terhadap eksekutif telah terdegradasi akibat gemuknya koalisi pemerintah, meskipun parlemen sudah rajin menyiarkan rapat-rapat terbuka melalui platform YouTube.
Kata kunci dari penyelesaian sengkarut ini akhirnya kembali pada sejauh mana pemerintah mampu menggenggam hati nurani dan menyambung lidah penderitaan rakyat guna membangun kembali kepercayaan (trust building) dalam berbangsa dan bernegara. Dalam situasi krusial ini, peran para pemimpin opini (opinion leaders) masyarakat yang vokal dan objektif sangat dibutuhkan untuk membantu meredakan kegaduhan di ruang publik.
*Penulis adalah peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan pengajar di Universitas Mercu Buana.
