Kepala Satker Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur, Shinta Dewi Astari, saat mengunjungi rumah siswa Sekolah Rakyat di Ponorogo, Minggu, 14 Juni 2026. (Foto: Humas Kementerian Sosial)
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menjalankan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar orang tua siswa Sekolah Rakyat. Jawa Timur menjadi daerah pertama pelaksanaan program tersebut.
Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur, Shinta Dewi Astari, mengatakan verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.
Sebagai bagian dari proses tersebut, tim Kementerian PKP melakukan kunjungan ke sejumlah rumah calon penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo pada Minggu, 14 Juni 2026. Langkah ini dilakukan agar target verifikasi dapat rampung pada bulan ini dan proses renovasi dapat dimulai secara bertahap pada Juli 2026.
"Kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos verifikasi," ujar Shinta dalam keterangan tertulis Kemensos yang dikutip pada Selasa, 16 Juni 2026.
Shinta menjelaskan, tiga rumah yang telah diverifikasi merupakan milik orang tua siswa Sekolah Rakyat yang berada di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo; Desa Brahu, Kecamatan Siman; dan Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis.
Dalam proses verifikasi, tim melakukan asesmen awal dengan memeriksa kondisi struktur bangunan, kelayakan sanitasi, luas lahan, serta kondisi riil rumah di lapangan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar peningkatan kualitas rumah melalui program bantuan pemerintah.
"Tim melakukan asesmen awal untuk mengecek struktur bangunan, kelayakan sanitasi, luasan lahan, serta kondisi riil di lapangan. Rumah-rumah tersebut akan mendapatkan peningkatan kualitas. Kebetulan anak dari calon penerima bantuan bersekolah di Sekolah Rakyat sesuai usulan dari Kemensos," jelasnya.
Pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 10.000 unit RTLH milik orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan hasil sinergi antara Kemensos dan Kementerian PKP dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kualitas hunian keluarga siswa.
Di Kabupaten Ponorogo, tercatat terdapat 80 calon penerima bantuan, dengan tahap awal pelaksanaan menyasar 55 penerima. Sementara itu, di tingkat provinsi, Jawa Timur memiliki total 1.837 calon penerima bantuan.
Proses verifikasi juga terus dilakukan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Gresik dan Pasuruan, guna memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Jawa Timur sendiri tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 26 sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan yang layak, sementara orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program pendukung, termasuk bantuan perbaikan rumah.
