Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. (Foto: Dok. Pribadi)
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Traning Center Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Dalam forum tersebut, Ossy memaparkan peran strategis sektor pertanahan dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Di hadapan peserta Akademi Politik IMM, Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan lahan dan tata ruang yang terkelola dengan baik.
“Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy dalam keterangannya, dikutip Senin 15 Juni 2026.
Selain menjelaskan peran kementeriannya, Ossy juga memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia. Dari total wilayah Indonesia, sekitar 77 persen merupakan lautan dan 23 persen berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.
Menurutnya, dari luas daratan tersebut sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy juga menguraikan upaya Kementerian ATR/BPN menyelesaikan pemetaan bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan hutan. Langkah tersebut menjadi fondasi bagi integrasi data pertanahan melalui Kebijakan Satu Peta.
Menurut Ossy, penyatuan basis data menjadi penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu konflik agraria.
"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL," pungkasnya.
