Indonesia Perlu Memperkuat Kepemimpinan Institusional

Indonesia perlu segera memperkuat kepemimpinan yang berpijak pada institusi untuk mengantisipasi krisis tata kelola yang gejalanya mulai tampak. 

Penegasan itu dikatakan Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said dalam Bimtek Anggota DPRD PKS se-Kalimantan, di Jakarta.

"Kepemimpinan yang menggerakkan adalah kepemimpinan yang membuat institusi tetap berjalan meski orangnya berganti. Itulah yang membedakannya dari kuasa yang hanya hidup selama sosoknya berkuasa," kata Sudirman, dikutip Minggu 14 Juni 2026.

Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan, yang berdiri di atas tiga pilar. Pilar pertama adalah kepemimpinan yang institusional bukan populis, yaitu otoritas pemimpin yang berakar pada sistem dan aturan yang bekerja, bukan pada sorak-sorai massa yang mudah berubah arah. 

Pilar kedua adalah kepemimpinan yang kolektif bukan personal, yang menuntut kepemimpinan dibagi dan dikaderkan ke banyak pundak alih-alih dipusatkan demi membesarkan satu nama. 

Pilar ketiga adalah kepemimpinan yang intrinsik bukan nominal, yang menegaskan wibawa pemimpin tumbuh dari kapasitas dan keteladanan nyata, bukan sekadar melekat pada jabatan atau gelar. 

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. 

Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu, kata Moyo, melahirkan mediokrasi, politik yang dikejar oleh urusan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. 

"Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," kata Sudirman.