Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. (Foto: RMOL)

Politik

Bawaslu Dukung Penguatan Sistem Penegakan Etik Penyelenggara Pemilu

MINGGU, 14 JUNI 2026 | 14:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem penegakkan etik penyelenggara pemilu, menjadi satu hal yang didorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk diperkuat ke depannya.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.

"DKPP adalah satu-satunya mungkin di dunia, lembaga etika untuk penyelenggara pemilu. Karena tidak ada lembaga independen yang ditempatkan di dua lembaga institusi penyelenggara pemilu selain DKPP," ujar dia.


Bagja menerangkan, DKPP memiliki kemiripan dengan Bawaslu dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Dimana pada awalnya bernaung dalam satu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, dia menjelaskan Bawaslu menjadi satu lembaga yang berdiri secara mandiri dari sisi tata kelola kelembagaannya pada 9 April 2008, karena harus menjaga netralitas dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

"Kalau kami melihat dari seluruh lembaga penyelenggara pemilu di dunia, patut disampaikan bahwa yang meniru Bawaslu seperti adanya Bawaslu itu hanya di 3 sampai 5 negara, misalnya Ekuador kemudian Timor Leste," urainya.

Oleh karena itu, Bagja yang telah menjabat 2 periode di Bawaslu RI dan sempat menjadi tim perumus pendirian DKPP, memandang saat ini diperlukan pengembangan kelembagaan penegak etik penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kualitas demokrasi elektoral ke depannya 

"Inilah yang menarik. Jadi pembahasan kita ke depan adalah bagaimana sistem penyelenggaraan etika itu menjadi atu fondasi dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya