Berita

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menggelar diskusi publik. (Foto: Istimewa)

Politik

Lembaga Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman dari Kekerasan Seksual

MINGGU, 14 JUNI 2026 | 07:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual, Ruang Aman Bukan Mimpi di Aula Kantor DPW PKB DKI Jakarta. 

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen PKB dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan dan pesantren yang aman, bermartabat, serta bebas dari kekerasan seksual.

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola pesantren, kepala sekolah, guru, organisasi perempuan, aktivis perlindungan anak, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa. 


Melalui forum ini, PKB ingin memperkuat sistem perlindungan bagi peserta didik dan santri melalui kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, Fauzi, menilai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

“Indonesia hari ini belum sepenuhnya baik-baik saja. Berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren, masih terus terjadi dan menjadi perhatian serius," ungkapnya, Minggu, 14 Juni 2026. 
Menurutnya, situasi ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadirkan keteladanan, memperkuat perlindungan terhadap korban, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Wafa Patria Umma, menegaskan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya.

“Kami berharap seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, harus menjadi perhatian bersama,” kata Wafa.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah perlu memastikan perlindungan terhadap peserta didik berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan, penguatan regulasi, serta peningkatan pengawasan agar sekolah dan pesantren benar-benar terbebas dari kekerasan seksual.

Dalam kesempatan yang sama, Psikolog Mia Silmiah Sazely menyoroti pentingnya pendidikan pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini. Menurutnya, edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keberanian anak untuk menolak tindakan yang tidak pantas, berani berbicara saat mengalami atau menyaksikan kekerasan, serta memahami cara menjaga diri.

“Kekerasan seksual menimbulkan dampak serius dan masif bagi masyarakat. Edukasi pencegahan diperlukan untuk membentuk karakter anak yang berani menolak, berani menyuarakan anti-kekerasan, dan mampu menjaga dirinya sendiri,” jelas Mia. 

Melalui diskusi ini, DPW PKB DKI Jakarta mendorong sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual di seluruh lembaga pendidikan dan pesantren, pembentukan unit perlindungan anak dan santri, penguatan pendidikan pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan nilai agama dan budaya Indonesia, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya