Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Dok. Setpres)
Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat yang berpotensi memicu gejolak sosial dan politik.
Pengamat politik Fernando Emas menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret mengantisipasi munculnya gelombang protes besar menjadi "Reformasi 1998 Jilid II" apabila persoalan ekonomi rakyat tidak segera ditangani.
"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan memberi peringatan berbasis sejarah nyata. Kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," kata Fernando kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurut Fernando, skenario tersebut tidak akan terjadi secara otomatis. Namun, potensi gejolak dapat muncul apabila pemerintah gagal atau terlambat melakukan pembenahan, terutama di sektor ekonomi.
Karena itu, ia menilai masih terdapat peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil kebijakan yang tepat guna mencegah akumulasi ketidakpuasan publik.
"Masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," ujarnya.
Fernando berpandangan, pemerintah tidak bisa lagi bersikap lamban dalam merespons persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi kompleks saat ini, kata dia, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan kebijakan, termasuk mengevaluasi kinerja para menteri.
"Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, tetapi terlihat dari antrean panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus naik, tagihan listrik yang membengkak, hingga lapangan kerja yang semakin sulit diperoleh," jelasnya.
Ia menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sumber protein hewani yang dinilai tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Selain itu, penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat disebut turut mempersempit ruang gerak keuangan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.
Fernando juga menyinggung tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran yang diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Salah satu yang bisa dilakukan Prabowo, kata Fernando, yakni melalui perombakan atau
reshuffle kabinet kepada menteri yang dinilai gagal menghadirkan solusi atas persoalan di sektor masing-masing.
Menurutnya, pergantian menteri bukan semata manuver politik, melainkan langkah fungsional untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
"Ketika seorang menteri tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan di sektornya, terutama sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, maka pergantian merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan bukan tanda kelemahan pemerintah," tegasnya.
