Kenaikan Pertamax Tak Otomatis Diikuti Tarif Listrik dan Pertalite

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai tidak semestinya menjadi alasan untuk menaikkan tarif listrik, harga LPG subsidi, maupun Pertalite.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menegaskan pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga harga energi bersubsidi tetap terjangkau meski dihadapkan pada kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin," ujar Ateng dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 Juni 2026.

Menurutnya, tantangan utama yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal negara agar subsidi energi tetap dapat dipertahankan.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau," katanya.

Ateng mengakui kenaikan harga minyak mentah global dan depresiasi rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional, termasuk biaya pembangkitan listrik dan impor LPG.

"Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS," jelasnya.

Meski demikian, ia menilai pemerintah masih memiliki instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi bersubsidi agar tidak langsung terdampak gejolak global.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.