Prabowo Harus Terbuka Terhadap Kritik

Presiden Prabowo Subianto perlu terus menunjukkan keterbukaan terhadap kritik publik sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi. Termasuk dalam merespons protes mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Apalagi, Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan akan menelaah setiap masukan berdasarkan fakta yang dirasakan masyarakat.

"Pernyataan senada sebenarnya sudah berulang dinyatakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan," kata Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026.

Ia menilai konsistensi pernyataan tersebut penting untuk meredakan anggapan bahwa pemerintah anti-kritik.

"Hal itu menunjukkan adanya konsistensi pernyataan Prabowo terkait keterbukaannya terhadap kritik. Hal itu juga sebagai respons terhadap dirinya yang dinilai anti kritik," ujarnya.

Jamiluddin menambahkan, pengulangan komitmen itu dapat memberikan rasa lega karena menunjukkan Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi.

"Pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kehawatiran Indonesia akan kembali ke negara otoriter," katanya.

Menurut Jamiluddin, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat reformasi.

"Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi," katanya.

Karena itu, Jamiluddin berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada presiden.

"Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kehawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.