KMHDI: Kenaikan BBM Dipengaruhi Geopolitik Global

Publik diajak menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi secara bijaksana dengan tetap menjaga kondusivitas nasional serta menghindari segala bentuk tindakan anarkisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Wayan Ardi Adnyana menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak 10 Juni 2026, tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang saat ini sedang memengaruhi harga energi dunia, rantai pasok internasional, serta biaya impor energi berbagai negara, termasuk Indonesia. 

"Pertamina dan pemerintah juga menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik internasional," kata Wayan dalam keterangannya, Jumat 12 Juni 2026.

Menurut Wayan, masyarakat tentu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap berdampak pada kehidupan sehari-hari. 

Namun, penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor demokrasi, mengedepankan dialog, serta tidak berkembang menjadi tindakan anarkis yang justru dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

“Kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Kondisi geopolitik global yang memanas telah berdampak pada harga energi internasional dan menjadi tantangan bagi banyak negara," kata Wayam.

KMHDI menilai bahwa stabilitas nasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. 

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia membutuhkan semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen sipil untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul.

Di sisi lain, KMHDI juga meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk terus menjaga ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, agar tetap mudah diakses oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada energi terjangkau. 

“Keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas," pungkas Wayan.