Presiden Prabowo Subianto (Dokumen RMOL.id)
MEMANG tidak pernah mudah menjadi seorang pemimpin di sebuah negara besar, terlebih ketika postur ekonomi makro sedang tidak dalam kondisi yang longgar. Situasi global yang penuh ketidakpastian, harga komoditas yang naik turun tanpa pola, serta dinamika fiskal di dalam negeri menuntut kehati-hatian dan kecermatan tingkat tinggi dari para pemangku kebijakan.
Siapa pun yang berdiri di pucuk pimpinan negara hari ini pasti dihadapkan pada dilema yang sama beratnya, yaitu menjaga stabilitas anggaran di satu sisi, sembari mendorong pertumbuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapis bawah di sisi lain. Ini bukan pilihan yang nyaman, dan tidak ada jalan pintas yang bebas risiko.
Namun realitas ekonomi yang ketat tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar pengabdian. Program kerja presiden, sebelum menjadi anggaran dan kebijakan, pada hakikatnya adalah sebuah janji. Dan janji dalam politik tidak pernah sesederhana kata-kata yang diucapkan di panggung kampanye.
Ada ikatan yang lebih dalam di sana. Ketika rakyat menyerahkan mandatnya melalui surat suara, sesungguhnya yang terjadi adalah sebuah perjanjian tak tertulis: rakyat menitipkan kepercayaan, dan pemimpin berutang janji untuk menjawabnya. Gagasan tentang kontrak antara yang memerintah dan yang diperintah ini, seperti pernah diingatkan Rousseau, sudah setua usia demokrasi itu sendiri, dan ia tetap relevan hari ini. Karena itu, program yang telah dijanjikan harus dijalankan dengan sepenuh-penuhnya, bukan setengah hati, dan tidak boleh tergadai oleh keadaan yang sulit.
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu wujud paling nyata dari janji itu. Ia bukan sekadar agenda anggaran, melainkan komitmen kepada jutaan anak Indonesia agar bisa belajar tanpa perut yang lapar, sekaligus ikhtiar memutus mata rantai kekurangan gizi yang selama ini membebani masa depan bangsa.
Begitu pula dengan program penyediaan hunian yang layak, yang menjawab kebutuhan paling dasar rakyat akan tempat tinggal yang sehat dan terjangkau, terutama bagi keluarga muda dan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri. Menjalankan program semacam ini hingga tuntas berarti menjaga marwah janji presiden kepada rakyatnya. Justru di saat sulitlah kesetiaan pada janji itu diuji.
Harus diakui secara jujur bahwa dua tahun pertama pemerintahan Prabowo bukanlah fase yang mudah untuk dilalui. Masa transisi kepemimpinan dan konsolidasi birokrasi selalu menyimpan biaya yang tidak selalu terlihat dari luar. Penyesuaian struktur, penyelarasan kebijakan lintas kementerian, hingga upaya menerjemahkan ambisi besar ke dalam keterbatasan sumber daya, semuanya menguras waktu dan energi.
Tantangan mendasar semacam ini akan terasa berat bagi siapa pun yang menduduki kursi itu, terlepas dari siapa nama presidennya. Justru karena beratnya tantangan itulah, kritik dan saran dari ruang publik sepatutnya diterima dengan dada yang lapang. Saya ingin menempatkannya secara proporsional.
Kritik bukanlah serangan yang harus dipadamkan, melainkan cermin yang menjaga agar pemerintah tidak kehilangan arah. Sebuah pemerintahan yang sehat justru tumbuh dari ruang tempat warga bebas menyuarakan keberatan, ruang publik yang dulu diingatkan Habermas, tempat akademisi, media, dan rakyat di akar rumput dapat menguji setiap kebijakan tanpa rasa takut. Dari ruang itulah lahir koreksi yang menyelamatkan.
Maka kritik dan masukan sebaiknya tidak dibaca sebagai pelemahan, melainkan sebagai bahan bakar yang menguatkan tekad untuk bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih presisi. Pemimpin yang besar tidak takut pada suara yang tidak nyaman. Yang ia takuti adalah lingkaran orang-orang yang hanya berani memuji.
Dalam menghadapi kompleksitas transisi ini, Partai Demokrat sebagai bagian integral dari koalisi pemerintahan mengambil posisi yang teguh dan sadar. Bagi kami, menjadi mitra koalisi tidak berarti menyerahkan akal sehat dan menyetujui segala sesuatu tanpa pertimbangan. Mendampingi berarti hadir di saat sulit, ikut memikul beban, dan turut mencari jalan keluar ketika persoalan terasa buntu.
Demokrat akan tetap setia mendampingi Presiden Prabowo untuk bersama-sama menemukan cara terbaik dalam menata serta mengatur jalannya pemerintahan ini, termasuk dengan keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda ketika hal itu memang dibutuhkan demi kepentingan rakyat. Komitmen ini lahir dari satu kesadaran sederhana namun mendasar, bahwa keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan seluruh bangsa, dan kegagalan bukanlah sebuah opsi yang boleh kita biarkan.
Segenap kader partai yang dipercaya sebagai pembantu presiden akan berupaya maksimal memberikan kinerja terbaiknya untuk mengangkat performa presiden dan pemerintahan di mata rakyat. Partai dan segenap kader di seluruh tingkatan akan menjaga harapan rakyat, membuktikan bahwa kita semua sungguh sedang berupaya bangkit dan memberikan capaian terbaik, bukan sekadar berwacana.
Pada akhirnya, Demokrat, seluruh anggota koalisi, dan Presiden Prabowo hari ini sedang bersatu padu mengukir sejarah pada periode ini. Memimpin dalam keadaan longgar adalah hal yang biasa. Memimpin dalam keterbatasan, dengan tetap berpihak kepada rakyat kecil dan setia pada janji, itulah yang akan dikenang. Bersama, kita bisa bangkit dan mempersembahkan karya terbaik untuk rakyat Indonesia.
Jemmy Setiawan
Penulis Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
