Tuntutan Demo Mahasiswa Bisa Korbankan Program Rakyat

Aspirasi mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam.

Sejumlah kalangan menilai, tuntutan terkait kondisi ekonomi memang patut dihormati. Namun, mendesak penghentian program yang menyasar kebutuhan perut rakyat kecil justru dianggap keliru dan berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan.

Saat ini, pemerintah sendiri tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini diambil agar program andalan tersebut berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membobol keuangan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahkan mengungkap hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran yang cukup signifikan, tanpa mengurangi kualitas gizi untuk masyarakat.

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, pemerintah sedang membenahi carut-marut tata kelola, termasuk menata kembali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Kendati ada perbaikan sistem, Istana memastikan pelayanan kepada penerima manfaat sama sekali tidak akan terganggu.

"Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga," tegas Prasetyo.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga memperluas fokus program ke kelompok rentan lain, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BBM Subsidi Aman

Bukan hanya soal makan gratis, keluhan mengenai sektor energi juga langsung dijawab oleh kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menggaransi tidak ada kenaikan harga untuk BBM subsidi maupun LPG 3 kg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan titah langsung dari Presiden Prabowo demi membentengi daya beli masyarakat yang sedang lesu.

"Atas perintah Presiden Republik Indonesia, sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan," cetus Bahlil.

Mantan Kepala BKPM ini menambahkan, subsidi energi harus tetap dipertahankan sebagai tameng perlindungan bagi rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak dunia.

Pemerintah sadar betul stabilitas harga energi sangat krusial untuk menjaga urat nadi transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok agar tidak meroket.

Jurus Stabilisasi Nilai Tukar

Di sisi lain, pemerintah juga meracik berbagai stimulus ekonomi anyar guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya terus memelototi pergerakan inflasi dan kondisi pasar pasca-penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Sedang disiapkan (stimulus). Ya, kalau udah diputus baru dikasih tahu. Laporin Presiden juga," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menanggapi keluhan kelas menengah terkait kenaikan harga Pertamax dan dongkrakan suku bunga acuan (BI-Rate) baru-baru ini, Airlangga menyebut hal itu sebagai proses stabilisasi nilai tukar Rupiah.

“Pak kenaikan harga pertamax dan BI-Rate naik, suku bunga naik, makin menekan masyarakat kelas menengah gak? Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau kalau dolarnya turun terus protes. dolarnya di rem, ah, protes juga,” ujarnya.