Berita

Masyarakat sedang berbelanja di sebuah mall di Tangsel (Foto: RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Target Baru 2027: Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

JUMAT, 12 JUNI 2026 | 07:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah dan DPR RI menyepakati target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada 2027. 

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.

Selain kemiskinan ekstrem, tingkat kemiskinan nasional juga ditargetkan terus menurun hingga berada pada kisaran 6 persen sampai 6,5 persen.


Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut merupakan hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan yang dibahas bersama pemerintah.

“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Kamis 11 Juni 2026. 

Target tersebut menunjukkan fokus pemerintah dan DPR untuk mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, pemerintah juga menetapkan sasaran tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen pada 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Dari sisi ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pemerintah menilai pertumbuhan yang lebih tinggi akan menjadi faktor penting dalam mendorong penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Misbakhun menegaskan seluruh hasil pembahasan Panja telah mendapat persetujuan dari Komisi XI DPR RI dan pemerintah.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas agar target sosial dan ekonomi tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

Menurutnya, keberhasilan menekan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya