Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dokumentasi Kemenkeu)

Bisnis

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 23:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menerima seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati bersama DPR dalam penyusunan kerangka fiskal atau penyusunan RAPBN tahun depan.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. 


Salah satu poin yang mengalami perubahan dalam pembahasan tersebut adalah target penerimaan negara. DPR dan pemerintah menyetujui kenaikan batas bawah rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,01 persen, lebih tinggi dibanding usulan awal KEM-PPKF sebesar 11,82 persen.

Sementara defisit anggaran tidak berubah. Pemerintah tetap merancang defisit APBN 2027 di level 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," ujar Purbaya.

Pada sisi makroekonomi, pemerintah juga masih memasang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. 

Di samping itu, nilai tukar Rupiah juga tidak mengalami revisi. Dalam KEM-PPKF 2027, kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap diproyeksikan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS.

Berikut rincian KEM-PPKF 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR:

Postur APBN 2027

Pendapatan negara: 12,01-12,40 persen dari PDB (naik dari 11,82-12,40 persen)

Defisit APBN: 1,80-2,40 persen PDB (tetap)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen (tetap)

Inflasi: 1,5-3,5 persen (tetap)

Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5-7,3 persen (tetap)

Nilai tukar Rupiah: Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS (tetap)

Sasaran Pembangunan

Tingkat kemiskinan: 6-6,5 persen (tetap)

Kemiskinan ekstrem: 0 persen (tetap)

Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen (tetap)

Rasio Gini: 0,362-0,367 (tetap)

Indeks modal manusia: 0,575 (tetap)

Indikator kesejahteraan petani: 0,8038 (tetap)

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen(tetap)

GNI per kapita: 5.800-5.840 Dolar AS (tetap)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84 (tetap).


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya