Berita

Sekelompok massa dari Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DCKTRP) DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

Nusantara

DCKTRP DKI Lembek Awasi Gedung di Jakarta Tanpa SLF

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 18:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta dituding lembek dalam mengawasi gedung-gedung di ibukota yang beroperasi tanpa dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Hal itu disuarakan sekelompok massa dari Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DCKTRP) DKI Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026.

Aksi dilakukan dengan pembentangan spanduk, serta penggunaan atribut organisasi. Massa juga membawa simbol visual berupa topeng bergambar Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari.


Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski mengatakan, persoalan bangunan tanpa SLF tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif. Menurutnya, keberadaan gedung yang tetap beroperasi tanpa dokumen kelayakan yang sah berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.

SLF, kata dia, merupakan instrumen penting untuk memastikan bangunan telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sehingga, setiap pengelola bangunan wajib memastikan SLF tetap aktif dan diperbarui sesuai masa berlaku," kata Joko.

Ia mendesak DCKTRP DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan memberikan sanksi tegas terhadap bangunan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

"Bentuk sanksi yang dimaksud mulai dari teguran administratif hingga penyegelan sementara apabila ditemukan pelanggaran. 

Selain meminta penertiban bangunan, organisasi tersebut juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan bangunan Gedung.

DPP KAMAKSI juga menemukan sejumlah bangunan di Jakarta yang diduga memiliki SLF yang telah habis masa berlaku atau perlu diverifikasi kembali status dokumennya. Beberapa diantaranya, mencakup kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, kampus, apartemen, hingga kampus dan gedung pelayanan publik lainnya.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan bangunan gedung," kata Joko.

Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD DKI mencatat sejumlah nama besar yang kedapatan bermasalah, antara lain Rumah Sakit Pondok Indah, RS Hermina Jatinegara yang SLF-nya habis sejak Desember 2025, Hotel Horison Arcadia di Mangga Dua yang izinnya mati sejak 2016, hingga Hotel Sunlake di Danau Sunter yang tidak pernah mengurus SLF sejak 1996 atau hampir tiga dekade.

Ada juga Universitas Bina Nusantara (Binus), Universitas Hamka yang SLF-nya mati sejak 2022, Universitas Esa Unggul, Citywalk Gajah Mada, Hotel Holiday Inn Express di Thamrin yang abai sejak 2021, Hotel JP Pluit, serta gedung perkantoran Ajinomoto yang disebut sudah mangkir sejak sekitar 2005.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya