Berita

Ilustrasi sawit. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Waspada RI Bisa Kehilangan Pasar Sawit Dunia

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 15:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah harus mematangkan pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). 

"Jangan sampai kita kehilangan pasar ini, karena Indonesia bukan satu-satunya produsen sawit di dunia," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis 11 Juni 2026. 

Hal lain yang menurut Eddy harus diingat pemerintah, sawit bukanlah satu-satunya jenis minyak nabati di dunia.


"Apabila nanti pembeli luar negeri merasa ribet membeli sawit dari Indonesia, bisa jadi mereka beralih membeli jenis lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, dan lainnya," kata Eddy. 

Kemungkinan itu, kata Eddy, sempat memantik kecemasan pelaku industri sawit di Indonesia. Harga CPO baru kembali naik setelah pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari sistem satu pintu.

Tengok saja, begitu Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan satu pintu pada 20 Mei 2026, harga CPO langsung anjlok. Demikian pula harga tandan buah segar (TBT) di tingkat petani yang seketika menurun. 

"Penurunan harga itu menyesakkan petani. Sebab kondisi krisis dan perang global saat ini menyebabkan lonjakan harga pupuk urea. Sementara petani sawit tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi," kata Eddy.

Menurut Eddy, GAPKI berharap DSI tidak berjalan sendiri dalam menjalankan kebijakan ekspor satu pintu. Lebih baik jika GAPKI juga diminta masukannya dalam membangun ekosistem dan platform digital yang menunjang kebijakan tersebut. 

"Jangan memaksakan kebijakan jika mesin aplikasinya secara fundamental belum siap. Sebab, rantai pasok kelapa sawit adalah instrumen volume massa berkelanjutan," kata Eddy.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya