Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menuai beragam respons, termasuk dari kalangan ekonom.

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai kenaikan harga Pertamax kali ini cukup mengejutkan karena diumumkan secara mendadak dan besarnya kenaikan dinilai cukup memberatkan masyarakat.

"Kenaikan harga Pertamax cukup mengagetkan buat banyak orang. Kok dinaikkan malam-malam, sepertinya cukup dadakan," kata Dipo Satria Ramli lewat video singkatnya di kanal Youtube, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai sekitar 30 persen merupakan beban yang tidak ringan bagi siapa pun. Dipo melihat risiko terbesar dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perpindahan konsumen secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah, yakni sekitar Rp10.000 per liter.

Ia menilai selisih harga yang terlalu lebar antara Pertalite dan Pertamax berpotensi mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih ekonomis. 

"Sekarang dengan harga Rp16.000, loncatannya begitu besar," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dipo, berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah apabila jumlah pengguna Pertalite melonjak signifikan. Meski pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan pembatasan pembelian Pertalite, ia menilai perpindahan konsumen tetap sulit dihindari.

"Pada akhirnya ini bisa menyulitkan pemerintah. Memang saat ini pemerintah sudah memiliki sistem yang lebih baik untuk Pertalite, ada aplikasi dan proses verifikasi. Tetapi saya rasa banyak yang akan berpindah ke Pertalite," tuturnya.

Selain beralih ke BBM bersubsidi, Dipo juga melihat sebagian masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran transportasi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Pilihan lainnya adalah beralih ke listrik sekalian," pungkasnya.