Berita

Ilustrasi SPBU. (Foto: RMOL)

Politik

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menuai beragam respons, termasuk dari kalangan ekonom.

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai kenaikan harga Pertamax kali ini cukup mengejutkan karena diumumkan secara mendadak dan besarnya kenaikan dinilai cukup memberatkan masyarakat.

"Kenaikan harga Pertamax cukup mengagetkan buat banyak orang. Kok dinaikkan malam-malam, sepertinya cukup dadakan," kata Dipo Satria Ramli lewat video singkatnya di kanal Youtube, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai sekitar 30 persen merupakan beban yang tidak ringan bagi siapa pun. Dipo melihat risiko terbesar dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perpindahan konsumen secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah, yakni sekitar Rp10.000 per liter.

Ia menilai selisih harga yang terlalu lebar antara Pertalite dan Pertamax berpotensi mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih ekonomis. 

"Sekarang dengan harga Rp16.000, loncatannya begitu besar," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dipo, berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah apabila jumlah pengguna Pertalite melonjak signifikan. Meski pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan pembatasan pembelian Pertalite, ia menilai perpindahan konsumen tetap sulit dihindari.

"Pada akhirnya ini bisa menyulitkan pemerintah. Memang saat ini pemerintah sudah memiliki sistem yang lebih baik untuk Pertalite, ada aplikasi dan proses verifikasi. Tetapi saya rasa banyak yang akan berpindah ke Pertalite," tuturnya.

Selain beralih ke BBM bersubsidi, Dipo juga melihat sebagian masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran transportasi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Pilihan lainnya adalah beralih ke listrik sekalian," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya