Berita

Ketua Umum Bulungan Bergerak 02, Freeghard Timmy. (Foto: istimewa)

Politik

Kenaikan Pertamax Pilihan Sulit Pemerintah Akibat Penutupan Selat Hormuz

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 10:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang diumumkan Pertamina Patra Niaga pada 10 Juni 2026 menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Bulungan Bergerak 02, Freeghard Timmy, menilai kenaikan harga Pertamax justru mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui ketersediaan BBM bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.

"Hal ini dikarena Masyarakat bawah masih ada BBM Subsidi seharga 10.000 per liternya," katanya, Kamis, 11 Juni 2026.


Freeghard Timmy mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah lebih dulu menaikkan harga bahan bakar, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, sebagai dampak krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah dan terganggunya Selat Hormuz.

Menurutnya, kebijakan pemerintah bersama Pertamina dalam menyesuaikan harga BBM nonsubsidi bertujuan menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. 

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati BBM bersubsidi, sementara pengguna kendaraan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dapat mendorong masyarakat untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk beralih ke kendaraan listrik yang dinilai lebih hemat dalam jangka panjang.

"Kebijakan pemerintah yang melahirkan kebaikan bagi masyarakat luas wajib didukung, buktinya hasil survei masih menempatkan kepuasan Masyarakat di atas 72 persen dengan kinerja Prabowo Gibran," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya