Berita

Ilustrasi SPBU. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Ekonom: Kenaikan Pertamax Wajar, Harga RON 92 Indonesia Masih Rendah

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dinilai masih wajar jika dibandingkan dengan harga bahan bakar sejenis di sejumlah negara Asia Tenggara.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan penyesuaian harga Pertamax merupakan langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia serta ketidakpastian geopolitik global.

Menurut Fahmy, Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang harga jualnya memang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan harga keekonomian.


"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM non-subsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy saat dihubungi RMOL, Kamis, 11 Juni 2026.

Dengan asumsi nilai tukar Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS), harga Pertamax di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Di Singapura, harga BBM setara RON 92 mencapai 2,38 dolar AS per liter atau sekitar Rp43.100 per liter. Sementara di Filipina harganya mencapai 1,52 dolar AS per liter atau sekitar Rp27.500 per liter. Adapun di Kamboja dan Thailand, harga BBM setara RON 92 berada di kisaran 1,25 dolar AS per liter atau sekitar Rp22.600 per liter.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Fahmy menilai kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 telah membantu meredam dampak ekonomi bagi masyarakat.

Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada PT Pertamina, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas sehingga penyesuaian harga dinilai tidak dapat dihindari.

"Tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujarnya.

Fahmy menambahkan, kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.

Ia mengingatkan bahwa selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM bersubsidi.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran, sekaligus memastikan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya