Berita

Demo penolakan kenaikan BBM (Foto: RMOL/Faisal Aristama

Politik

Kenaikan BBM Gerus Kepercayaan Publik ke Pemerintah

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 10:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang terjadi secara beruntun berpotensi menimbulkan dampak politik dan sosial yang serius apabila tidak diantisipasi secara tepat oleh pemerintah.

Menurut Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, kebijakan penyesuaian harga BBM yang terus berulang mencerminkan minimnya inovasi kebijakan di sektor energi, khususnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Secara politis, kenaikan harga BBM secara beruntun akibat minimnya inovasi kebijakan dari Kementerian ESDM ini berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional dan dapat memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang berpotensi menimbulkan situasi chaos jika tidak dimitigasi dengan baik," kata Karyono kepada RMOL, Kamis, 11 Juni 2026.


Ia menambahkan, pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi yang komprehensif agar dampak sosial dari kebijakan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Karyono juga menyoroti pentingnya regulasi yang tegas terkait penggunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, tanpa aturan pembatasan yang jelas, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong perpindahan konsumsi ke BBM subsidi yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Jika tidak ada regulasi pembatasan pengguna BBM bersubsidi yang tegas, situasi ini tidak hanya akan menguras energi pemerintah dalam manajemen krisis, tetapi juga menurunkan legitimasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan," pungkasnya.

Per hari Rabu, 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) tercatat naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300. Sementara Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya