Golkar Sentil Mendes Yandri Tak Jadikan Pendamping Desa Komoditas Politik

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto didesak mengevaluasi efektivitas tenaga pendamping desa yang menyerap anggaran hingga Rp1,2 triliun.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR, Daniel Mutaqien Syafiudin dalam rapat kerja bersama Mendes PDT Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Legislator Partai Golkar ini mempertanyakan sejauh mana pendamping desa berkontribusi terhadap keberhasilan program desa, termasuk pengembangan BUMDes dan peningkatan status desa.

"Hampir 70 persen anggaran Bapak itu terserap untuk tenaga pendamping profesional. Seberapa besar efeknya terhadap akselerasi program yang Bapak lakukan?" kata Daniel.

Menurutnya, jika keberadaan pendamping desa tidak memberikan dampak signifikan, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program yang lebih produktif bagi pembangunan desa.

"Kalau yang tidak efektif ya bisa dievaluasi lagi. Tidak perlu semuanya diakomodir," tegasnya.

Daniel juga mengingatkan agar program pendamping desa tidak berubah menjadi komoditas politik dan tetap fokus pada tujuan membangun Indonesia dari desa.

"Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu. Jangan sampai ini hanya dijadikan komoditas politik," pungkasnya.