Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo. (Foto: Istimewa)
Di tengah gaduh film dokumenter Pesta Babi yang berlarut, pemerintah Provinsi Papua Selatan justru menilai kehadiran berbagai proyek di wilayah itu justru menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memandang, negara hadir membangun Papua diwujudkan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi.
Kata dia, program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.
"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo dalam keterangan tertulis, Rabu 10 Juni 2026.
Apolo memandang, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sambungnya, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027.
Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.
"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.
Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak.
"Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.
