KSAD Bantah TNI Serobot Proyek Sipil

Keterlibatan TNI dalam sejumlah proyek pembangunan semata-mata untuk membantu pelaksanaan pekerjaan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan tidak diminati pelaksana proyek karena kendala geografis maupun tingginya biaya operasional.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, TNI tidak serta-merta mengambil alih proyek sipil. Menurutnya, keterlibatan TNI dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian. Misalnya daerah 3T di pulau-pulau," kata Maruli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, banyak proyek di wilayah terpencil yang nilainya relatif kecil, namun membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang tinggi sehingga sulit menarik minat kontraktor.

"Karena nilai proyeknya enggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa. Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu," ujarnya.

Maruli menegaskan, TNI tidak mengambil proyek sejak awal proses perencanaan. Keterlibatan baru dilakukan ketika pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan pihak lain.

"Bukannya proyek itu diambil duluan baru kita milih. Enggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita arahkan," pungkas Maruli.